Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti dari nota kesepahaman kerjasama pemanfaatan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan KTP elektronik (E-KTP) antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pertemuan tersebut mengenai:
• Nota Kesepahaman ini nantinya akan dituangkan dalam Memory Of Understanding (MOU) antara Mendagri (Disdukcapil) dengan PPN/Bappenas
• Data Kependudukan ini berupa informasi angka tentang karakteristik penduduk suatu populasi.
• Data Kependudukan, NIK, dan E-KTP yang digunakan untuk semua keperluan data kependudukan adalah data dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri dan bersumber dari APBN, salah satunya untuk keperluan perencanaan pembangunan. Data kependudukan penting dalam perencanaan pembangunan agar pembnagunan bisa tepat sasaran, karena penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan.
• Mendagri diberikan kewenangan untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan melalui UU No. 24 Tahun 2013
• Penyediaan dokumen untuk penduduk (mis. Akta kelahiran, surat nikah) adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah, jadi pemerintah aktif dalam menghimpun data kependudukan dengan cara salah satunya menyediakan pelayanan berjalan bagi masyarakat untuk pembuatan dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan karena banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan lokasi yang jauh, dll.
• Dalam UU No. 23 Tahun 2006, apabila terjadi keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan, maka masyarakat akan dikenakan denda untuk membuat dokumen kependudukan nantinya, sedangkan dalam UU No. 24 Tahun 2013, keterlambatan yang terjadi tidak dikenakan denda (gratis)
• Perbedaan lainnya dalam UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013 adalah apabila terjadi keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi perlu menggunakan putusan pengadilan, namun dipermudah dengan hanya menggunakan surat keterangan dari Kepala Dinas Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Kecamatan/Kelurahan melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan perekaman E-KTP dengan menggunakan sidik jari dan iris mata  yang kemudian dikirimkan secara Online ke Kemendagri untuk dilakukan membandingkan data dan pengolahan agar tidak terjadi data kependudukan ganda.
• Data kependudukan dari Dinas Dukcapil Kab/Kota yang telah diverivikasi dan divalidasi oleh Kemendagri akan di perbaharui dan diterbitkan setiap semester. Data ini mencakup seluruh data kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan, sehingga apabila terdapat pemekaran wilayah, maka data akan secaralangsung diperbaharui.
• Elemen data perseorangan yang dimiliki oleh kemendagri sejumlah 30 Elemen sehingga akan lebih mudah digunakan untuk pemanfaatan data kependudukan dalam bidang perencanaan pembangunan
• Data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri merupakan data kependudukan dasar bukan data yang berisi penentuan klasifikasi (mis. tergolong masyarakat miskin, dll).

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Peraturan Presiden perubahan No. 126 Tahun 2012), Menteri Dalam Negeri Dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor : 471.12/383/SJ dan Nomor : 01/NKB/HK/M.PPN/2013. Tentang Kerjasama Pemanfaatan : (1) Data Kependudukan, (2) Nomor Induk Kependudukan, dan (3) KTP Elektronik, dalam Lingkup Tugas Kementerian PPN/ Bappenas yang ditindak lanjuti dengan penyusunan MOU dan SOP untuk penyediaan sistem dan akses data dari Kemendagri (RN/SY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar