Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Kajian IWCM dilatarbelakangi adanya kesepakatan ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, kedua isu tersebut terkait dengan ketersediaan sumber daya air. IWCM adalah upaya pencagaran sumber daya air secara terpadu. Upaya terpadu tersebut mencakup berbagai keilmuan, melibatkan berbagai sektor dan wilayah pengelolaan (DAS) serta berbagai tingkatan kelembagaan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas dengan mengundang beberapa peserta yaitu, Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango (Gorontalo), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Gorontalo, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Sulawesi Tenggara, Bappeda Nusa Tenggara Barat dan tenaga Ahli Integrated Water Resources Conservation (IWCM).

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas implementasai kebijakan konservasi sumber daya air yang ada serta mengkaji instrumen-instrumen teknis dan kelembagaan yang diperlukan dalam jangka penek, meenngah dan panjang untuk mendorong tercapainya sasaran ketahana air. Kajian ini dilakukan dengan melakukan worskhop di tingkat pusat dan di 5 (lima) wilayah yaitu Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Lombok dan Makassar).


Beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini yaitu mengenai: (1) penyebab kegagalan dalam konserbasi sumber daya air, (2) dari sisi pendanaan, penyebab kebijakan terkait dengan konseravsi sumber daya air yang kurang berhasil karena tidak tepat sasaran, belum ada alokasi pendanaan yang diidentifikasi untuk konversi sumber daya air pada tiap instansi, jasa lingkungan yang belum diakomodir secara konsisten serta keterbatasan komitmen pemerintah terkait pendanaan. Selain itu
terkait konsep green water dan blue water, untuk Indonesia sebagai negara tropis dengan perbandingan  green water dan blue water (65%:35%) maka untuk ketahanan pangan jangka panjang persediaan blue water harus ditingkatkan untuk pengembangan pertanian namun harus diantisipasi adanya risiko peningkatan daya rusak air (banjir dan tanah longsor).

Oleh karena itu, ada beberapa alternatif solusi dalam pengintegrasian konsep pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu:
(a) Pengintegrasian konservasi sumber daya air terpadu ke dalam rencana pembangunan di semua tingkat pemerintahan (termasuk RPJM dan RKP)
(b) Fasilitasi penguatan peran Bappeda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya air terpadu melalui mekanisme yang mengikat yang didukung oleh sistem penganggaran yang memadai.
(c) Mendorong upaya penguatan kelembagaan termasuk organisasi berbasis masyarakat agar ikut berkontribusi dalam kegiatan konservasi sumber daya air termasuk dalam pengembangan usaha ekonomi dan sosial di bagian hulu DAS.
(d) Mendorong penetapan Peraturan Menteri atau Surat Keputusan (Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dll) agar kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya air terpadu dapat dilaksanakan secara efektif.
(e) Mendorong pembuatan sistem insentif yang atraktif untuk pihak-pihak yang berkontribusi pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu di daerah.
(f) Mendorong penetapan nomenklatur DAS dalam Permendagri/kebijakan lainnya yang berhubungan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah agar SKPD dapat menganggarkan program konservasi sumber daya air.
(g) Mendorong penetapan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur tentang atau yang mencakup pengelolaan konservasi sumber daya air terpadu (dengan mengintegrasikannya ke dalam  perencanaan dan penganggaran pembangunan).
(h) Mendorong muatan pengelolaan konservasi sumber daya air terpadu ke dalam rencana tata ruang wilayah.

Kajian IWCM ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda prioritas nasional terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi yang sangat berkaitan dengan sumber daya air. IWCM adalah upaya pencagaran sumber daya air secara terpadu. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu dengan adanya integrasi konsep IWCM ke dalam dokumen perencanaan (RTRW, RPJM, RKP), perlunya penetapan Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri sebagai kekuatan hukum serta perlunya pendampingan baik kepada pemerintah (pusat dan daerah) maupun masyarakat terkait konsep IWCM.

Tindak lanjut dari pertemuan ini perlu konsep pengelolaan sumber daya air terpadu yang dapat dimasukkan ke dalam muatan RTRW kabupaten/kota sehingga dapat diaplikasikan di daerah. Selain itu juga penganggaran konservasi sumber daya air terpadu harus dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan, fasilitasi sinergi perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan konservasi dan pendampingan di basis tapak (lokus kegiatan) untuk melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air yang efektif, dan perlunya integrasi dengan nilai-nilai lokal (kearifan lokal) dalam pelaksanaan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu. (EY/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar