Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aspek huum tata ruang dan pertanahan serta sinergi antara tata ruang dan pertanahan dalam pengelolaa tata guna tanah dan pembangunan berkelanjutan.

Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam seminar tersebut terkait dalam mengantisipasi kebutuhan ruang yang semakin meningkat karena penambahan jumlah populasi diperlukan pengelolaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alams ecara komprehensif dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan penataan ruang. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang serta dalam administrasi pertanahan dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.  Keterkaitan antara RTRW dengan penatagunaan tanah adalah penatagunaan tanah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan RTRW di lapangan yang berisikan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah.

Dalam siklus penyelenggaraan penataan ruang, penatagunaan tanah ada dalam siklus pemanfaatan yang digunakan untuk dasar perijinan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini tertuang dalam UU No. 26/2007 Pasal 35. Selain itu, Ijin pemanfaatan ruang diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Ijin pemanfaatan ruang terdiri dari: (i) ijin prinsip; (ii) ijin lokasi; (iii) ijin penggunaan pemanfaatan tanah; dan (iv) ijin mendirikan bangunan. Dengan demikian Kepala Daerah bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan ruang yang ada diwilayahnya. Pemberian ijin oleh Kepala Daerah didasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh BKPRD dan pertimbangan teknis pertanahan dari BPN(Kanwil/Kantah).
Untuk mendukung ketersediaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, perlu dibentuk lembaga penyediaan tanah (bank tanah) sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sementara dalam diskusi para peserta menyampaikan terkait dengan penilaian ganti rugi yang digunakan adalah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen sesuai ketentuan dalam Undang-undang No.2 tahun 2012, perlunya penyederhanaan peraturan yang mengatur tentang tanah, serta kesediaan Kementerian PPN/Bappenas menjadi saksi ahli terkait permasalahan yang ada.

Sebagai hasil dari pertemuan ini perlunya pengaturan mengenai pemanfaatan tanah/ruang yang sudah diatur dalam RTRW yang dalam penyusunannya sudah mengakomodasi penatagunaan tanah. RTRW dan penatagunaan tanah ini merupakan dasar dalam pemberian ijin oleh Kepala Daearh. Dengan demikian diharapkan semua pihak memperhatikan Perda RTRW dalam pengurusan ijin tersebut. (RN/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar