Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko Bencana (MATEK) ini disusun dengan dukungan Proyek SCDRR-UNDP tahun 2014 lalu. Pembahasan akhir dilakukan pada workshop yang dihadiri oleh K/L BKPRN, BNPB dan Bappeda dari Jabodetabekpunjur pada bulan Juni 2014 lalu.

Pertemuan multilateral berbagai sektor ini, bertujuan untuk mendapatkan masukan dan arahan terkait lanjutan kegiatan tersebut dimana hasil kajian tersebut dapat dintegrasikan dan diiimplementasikan serta digunakan oleh Kementerian PU-Pera, dimana dalam waktu yang bersamaan saat ini, Kementerian PU-Pera sedang menyelesaikan Standar Penataan Ruang (SPR) di kawasan rawan bencana. Walaupun SPR yang disusun oleh Kemen PU-Pera tersebut lebih banyak mengatur integrasi dokumen dan kelembagaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Oswar Mungkasa, selaku Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas mengatakan bahwa Tata Ruang sebagai Panglima, harus lengkap. salah satunya tata ruang harus bisa melakukan pengarusutamaan kebencanaan dalam tata ruang ini. Matek ini bukan menjadi stand alone semata, tetapi harus dapat digunakan dalam mengidentifikasi hal-hal terkait kebencanaan termasuk mitigasi dan adaptasi bencana. Sehingga Mate ini dapat bersinergi dengan dokumen kebencanaan dan NSPK tata ruang yang ada.

Lilik Kurniawan sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana juga mengharapkan dengan adanya pertemuan seperti ini akan dapat meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan juga sebagai pintu untuk mereduksinya dalam bencana. Selain itu dapat juga mempererat tali silahturahmi sesama Kementerian/Lembaga terkait dengan permasalahan kebencanaan itu sendiri.

Kementerian ATR/BPN juga berpendapat bahwa Tata Ruang bukanlah hal yang baru, Tata Ruang merupakan basis dari kebencanaan seperti tertuang dalam dokumen RTRWN. Namun masih ada kendala dengan scientist base, xonasi gempa dan zonasi bencana lainnya. Untuk itu knowledge base harus diperkuat sebagai dasar informasi dalam hal ini.   Sedangkan dari Kementerian PU-Pera, Ibu Lina mengatakan bahwa tata ruang harus baik dan benar sampai dengan rawan bencana itu ditempatkan dimananya. perlu mainstreaming bencana dari awal yang sudah ditetapkan dan itu sangat penting. Sehingga produk-produk kajian semacam ini dapat digabungkan dan menjadi produk pemerintah pusat, tentunya dengan standar-standar yang sudah ditentukan.

Seluruh peserta pertemuan setuju untuk melakukan integrasi materi reknis revisi pedoman penyusunan rencana tata ruang  berdasarkan perspektif PRB secara bersama-sama dan terpadu. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa hasil dari kegiatan ini nantinya tidak hanya berbicara pada level rawan bencana saja dan dalam tataran perencanaan tata ruang, tetapi sudah pada level risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang agar lebih terimplementasikan pada level daerah nantinya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini akan disampaikan notulen secara lengkap kepada peserta rapat dan akan direncanakan workshop pada bulan Mei ini (SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar