Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Tujuan pertemuan ini untuk menjelaskan produk-produk Protarih yang dikembangkan di Provinsi Papua dalam mendukung agenda prioritas pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua seperti yang diamanatkan di dalam RTRW Papua 2013 -2033 dan RPJMD Papua 2013 -2018 serta RPJMN 2015 - 2020.

Protarih atau Program Dukungan atas Perencanaan Tata Ruang dan Investasi Hijau merupakan program yang didanai oleh UKCC untuk mendukung proses pembangunan berkarbon rendah di Provinsi Papua. Program ini mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% maupun sebesar 441% melalui dukungan dunia internasional dengan memberikan bantuan kepada Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya hutan dan karbon di dalam melindungi kawasan hutannya dan memberikan pilihan-pilihan ekonomi yang layak selain perambahan hutan.

Dalam pertemuan ini, Bappeda Provinsi Papua memaparkan mengenai gambaran kondisi Papua mulai dari masalah mengenai hilangnya tutupan hutan yang terus meningkat sampai dengan proses dan program yang telah dilaksanakan terutama kerjasama dengan tim Protarih tersebut.

Oswar Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan mengatakan bahwa selama ini kita masih kurang berbagi dalam sistem informasi terutama tata ruang. Apalagi saat ini sedang disusun tata ruang perdesaan. belum lagi ada masalah dengan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat.

Tim Protarih telah bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Papua terutama dalam melakukan harmonisasi perencanaan tata ruang wilayah, pengembangan kapasitas, dan investasi hijau itu sendiri. Kesemuanya dilakukan untuk memberikan keterbukaan informasi dalam hal ini mengembangkan SIMTARU, pelaksanaan program pengembangan kapasitas Bappeda Provinsi dalam pertemuan dan lokakarya dan pelatihan sumber daya manusia serta memberikan dukungan untuk mengembangkan berbagai strategi investasi hijau di Papua.

Terkait dengan SIMTARU dikatakan bahwa simtaru ini dibuat sebagai upaya pemerintah Provinsi Papua membuka akses informasi bagi masyarakat terutama masyarakat asli Papua untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan baik dalam memberikan masukan maupun dalam mengawal jalannya pembangunan. Selain itu, Simtaru juga diharapkan dapat memberikan kepastian investasi para investor. Namun hingga saat ini Simtaru masih bersifat satu arah dimana fungsi sharing yang diharapkan belum berlangsung dengan baik.

Protokol perizinan yang dibuat merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIMTARU yang mengacu pada peta RTRWP Papua yang skalanya masih sangat besar. Kedepannya perlu koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan updating data terkait protokol perizinan tersebut.
Upaya pemberdayaan masyarakat kampung yang dilakukan masih pada tahap pendahuluan sehingga hasilnya pun hanya sebatas identifikasi permasalahan di masyarakat. Padahal dalam beberapa bulan Program Protarih akan berakhir.  Keterlibatan CSO dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua belum signifikan dilakukan. Padahal  CSO tersebut dapat menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.
Pelibatan masyarakat adat di dalam proses perencanaan dan pembangunan yaitu dengan menjadikan masyarakat adat wakil di dalam BKPRD, adanya persetujuan adat dalam perizinan yang akan dikeluarkan, kontribusi data SIMTARU dan keterlibatan dalam pengawasan serta pengaduan konflik tata ruang.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini adalah antara lain:

Perlu merumuskan exit strategy maupun roadmap program mengingat Program Protarih akan selesai pada Bulan Juli 2015.
• Perlu dilakukan strukturisasi program-program Protarih agar jelas isu/permasalahan apa yang akan dijawab.
• Perlu dianalisis kembali mengenai tingkat efektifitas SIMTARU terkait pelibatan masyarakat adat Papua (bisa dilihat dari jumlah traffic SIMTARU).
• Untuk menjamin keberlanjutan SIMTARU perlu dimasukan ke dalam struktur pemerintah Provinsi Papua agar pengelolaannya dapat terus dilakukan setelah program berakhir.
• Perlu koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait infrastruktur penunjang SIMTARU (jaringan internet) terutama untuk kawasan-kawasan pedalaman Papua.
• Perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua terkait rencana akan dijadikannya masyarakat asli Papua sebagai pemangku kepentingan dalam penerbitan perizinan maupun dalam berkontribusi pada SIMTARU. Adanya keterbatasan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat diatasi dengan pembentukan champion di daerah atau dengan perekrutan fasilitator yang akan mendampingi maupun memberikan asistensi teknis kepada masyarakat adat.
• Pembuatan NSPK berdasarkan hasil kajian tim Protarih terkait masyakat adat, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan RTRWK.
• Untuk protokol perizinan saat ini masih menggunakan peta RTRWP Papua sebagai dasarnya,  seharusnya dapat dilakukan updating dengan peta yang lebih detail (perlu koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota).

Dalam waktu dekat akan dilakukan komunikasi lanjutan dengan Tim Protarih dengan Sekretariat BKPRN dan subdit Informasi dan Sosialisasi TRP terkait dengan Tata ruang dan sistem informasi terpadu. (EY/SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar