Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini untuk mensosialisasikan Peraturan Presdien tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT (179/2014), Kallimantan (31/2015), Provinsi Papua (32/2015), Provinsi Maluku (33/2015) dan Provinsi Maluku Utara dan provinsi Papua Barat (34/2015). Sosialisasi ini menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai kewenangan pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan negara  yang dilihat dari perspektif UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, RTR untuk pengelolaan kawasan perbatasan, pokok pikiran pengelolaan ruang kawasan perbatasan negara, RTR kawsan perbatasan negara sebagai arahan pemanfaatan ruang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Oswar Mungkasa menyampaikan materi pokok pikiran pengelolaan ruang kawasan perbatasan negara. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, ada pokok-pokok diskusi yang muncul antara lain:

Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu negara.
• RTR Kawasan Perbatasan dapat menjadi dasar penyusunan program sektoral dan pelaksana pembangunan Kementerian/Lembaga.
• Terminologi RDTR dan RRTR harus disamakan pandangannya. Apakah RDTR dalam UU 23/2014 sama dengan UU 26/2007.
• Penetapan rencana detail tata ruang di Kawasan Perbatasan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga prosedur penetapannya akan berbeda dengan penetapan rencana detail tata ruang lainnya.
• Tantangan penataan ruang kawasan perbatasan ke depan adalah bagaimana penataan ruang dapat merespon kebutuhan wilayah lintas batas negara.
• Diperlukan NSPK khusus untuk Prosedur penyusunan dan penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan Negara, Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang pedoman RDTR dan PZ sebagai input awal dalam penyusunan.
• Perlunya pembagian kewenangan yang jelas antara Pemda dan Pemerintah Pusat dalam mengelola Kawasan Perbatasan Negara.
• Tujuan mengelola Kawasan Perbatasan Negara adalah untuk menjaga  kedaulatan negara,, menjaga keamanan (security), dan meningkatkan kesejahteraan  (prosperity) masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dalam menyusun rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan harus mengacu kepada Perpres RTR KSN, perlunya percepatan penyelesaian penetapan Perpres RTR  KSN Kawasan Perbatasan Negara lainnya, serta perlunya percepatan penyelesaian peta dasar skala besar (1:5.000) dalam rangka mendukung penyusunan RDTR di wilayah perbatasan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, perlunya kesepakatan BKPRN terkait ruang lingkup RDTR, serta perlunya menyusun NSPK Perbatasan: Prosedur untuk menyusun RDTR kawasan perbatasan yang disertai dengan ruang lingkup Substansi dan kelembagaannya untuk pengelolaannya (kewenangan pusat dan daerah) (RI,SY).

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar