Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Oswar Mungkasa menjadi salah satu pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta, pada Senin (27/4).

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah pusat maupun daerah terkait penyusunan RZWP3K sebagai instrumen pengelolaan laut berkelanjutan. RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Perlunya RZWP3K karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah laut, yaitu: 1) Jumlah Pendudukan Miskin 28,07 Juta, 25,14% bermukim di wilayah pesisir; 2) Kesenjangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia; 3) Ruang interaksi banyak sektor sensitif terhadap interaksi, khususnya aspek lingkungan overfhising; Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; dan Perbatasan Laut; 4) Rendahnya produktifitas dan daya saing produk kelautan; 5) Bencana alam dan perubahan iklim pada kawasan laut.

Adanya penetapan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan urusan kelautan menjadi kewenangan Pemda Provinsi, sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses perizinan pengelolaan kawasan laut yang tadinya menjadi kewenangan Pemda Kota/Kabupaten.

RZWP3K dilakukan dengan tujuan: 1) melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; 2) memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan 3) mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi dan jasa.

Kedudukan RZWP3K di dalam tata ruang akan diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atas pemerintah kabupaten/kota.

Integrasi dalam penataan ruang laut dan penataan ruang darat dilakukan dengan cara: 1) Wilayah daratan kecamatan pesisir mengikuti RTRW; 2) Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RZWP3K; 3) Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan ekosistem dengan matra laut mengikuti RZWP3K.

Selain itu, proses integrasi juga dilakukan dengan adanya proses tanggapan/saran yang dimohonkan kepada Gubernur dan Menteri KKP. [EY,RA]

Bahan paparan terkait dapat anda akses disini.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar