Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Adapun peserta yang hadir adalah dari Kementerian PPn/Bappenas, BIG, BMKG, Perwakilan Provinsi Papau Barat, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Provinsi SUmatera Utara dan para undangan lainnya.  Workshop Nasional ini membahas kerangka awal penyusunan rencana tata ruang laut nasional yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut aksi penyelematan ruang laut nasional demi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tata Ruang Laut memiliki fungsi sebagai instrumen sinergitas spasial dari berbagai sektor antara transportasi laut, wisata bahari, pertambangan mineral dan migas di laut, budidaya laut, perikanan tangkat, dan pelestarian lingkungan/konservasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan mengenai tata ruang laut nasional dengan pendekatan keterpaduan antar sektor, ekosistem, wilayah agar tidak terjadi konflik wilayah perebuatan pemanfaatan ruang laut.

Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dimana Rencana Tata Ruang Laut (RTRLN) dapat menjadi landasan untuk penyelenggaraan : kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektoral di wilayah laut, pengelolaan kawasan perbatasan negara, arahan nasional dalam penyusunan RZWP3K serta menjadi kewenangan Pemerintah dalam pemberian izin. Terkait dengan penyedian data spasial, ternyata belum ada kesepakatan, bahwa BIG akan bertindak sebagai pihak yang mengevaluasi dan verifikasi pemetaan ruang laut. 

Sebagai kesimpulan dari hasil workshop nasional ini dapat dikatakan bahwa dalam membangun kelautan nasional yang harus diperhatikan adalah berbagai aspek terkait dengan pengelolaan wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. selain itu pula aspek pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan kelautan, pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur kelautan, pengelolaan SDM dan kelembagaan kelautan, pengelolaan perekonomian kelautan serta penanganan kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana kelautan.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah bahwa rencana zonasi wilayah harus memasukan tata ruang wilayah pertahanan, garis pantai untuk perencanaan menggunakan mean sea level, peta laut merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum serta RTRLN segera disyahkan dan dapat diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah. (SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar