Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Apr 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (28/4). Pada tanggal 24 April 2015, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri pertemuan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas mengenai Fasiltasi terhadap Penetapan Raperda RTRW Provinsi Riau dan Lima Raperda RTRW Kab/Kota di Provinsi Riau. Pertemuan diselenggarakan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian Kehutanan, perwakilan Pemerintah provinsi Riau, Perwakilan Bappeda Siak, Perwakilan Bappeda Pelalawan, Perwakilan Bappeda Kepulauan Meranti, BIG dan BKPM.

Pertemuan bertujuan untuk menghimpun solusi dan langkah yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan penetapan Raperda  provinsi Riau dan lima Raperda Kab/Kota di Provinsi Riau terkait surat BKPRM yang menyatakan bahwa adanya investasi yang masuk ke kota Dumai.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal mengenai:
• Raperda RTRW Kab. Pelalawan, Raperda RTRW Kab. Siak, Raperda RTRW Kab. Kepulauan Meranti dan Raperda RTRW Kota Dumai hingga saat ini belum dapat disahkan dan masih berada dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Seperti halnya dengan kelima Raperda RTRW Kab/Kota tersebut, Raperda RTRW Provinsi Riau pun hingga saat ini belum dapat disahkan karena terkendala adanya penetapan kawasan hutan oleh Kementrian Kehutanan. Akibatnya pembangunan dan perizinan baik di tingkat provinsi maupun kab/kota menjadi terhambat.
• Adanya permasalahan tersebut menyebabkan dibentuknya Tim Terpadu (Timdu) yang didalamnya berisikan pakar, pemerintah daerah, LSM, dan perwakilan K/L terkait. Pada tahun 2012, Tim Terpadu menghasilkan rekomendasi terkait penetapan kawasan hutan. Tim Terpadu merekomendasikan perubahan kawasan hutan Riau menjadi areal penggunaan lain seluas 2,7  juta hektar
• Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Kementrian Kehutanan menetapkan SK 673/Menhut-II/2014 yang kemudian diganti menjadi SK 878/Menhut-II/2014. Namun, Pemerintah Provinsi Riau tidak sepakat terhadap SK tersebut dengan alasan karena adanya ketidaksinkronan antara peta yang dilampirkan dalam SK dengan narasi SK mengenai luasan kawasan hutan.
• Pemerintah Provinsi Riau berpendapat dengan tidak disepakatinya SK 878/Menhut-II/2014 oleh kedua belah pihak menyebabkan SK tersebut tidak berlaku sehingga aturan yang digunakan dikembalikan ke TGHK . Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986 menyatakan bahwa luas kawasan hutan di Riau seluas 7,1 juta hektar (97,85% total kawasan) dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 1,77 juta hektar. Hal inilah yang menyebabkan Kota Dumai yang wilayahnya tidak terdelineasi dalam kawasan hutan pun tidak dapat mensahkan Perda RTRWnya dan tidak dapat menerbitkan izin investasi diwilayahnya.
• Adapun kawasan hutan di Provinsi Riau yang masuk ke dalam DPCLS yang hingga saat ini yang masih dibahas di DPR sehingga permasalahan ini pun harus dilihat dari dua proses yang berbeda.

Sebagai hasil dari pertemuan ini akan diupayakan fasilitasi percepatan penetapan Raperda RTRW Provinsi Riau dan 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Riau karena adanya permasalahan terkait delineasi kawasan hutan. Upaya tindak lanjut dari Kementrian Kehutanan adalah dengan ditetapkannya SK 673/Menhut-II/2014 yang kemudian diganti dengan SK 878/Menhut-II/2014. Meskipun demikian, keputusan ini belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan alasan adanya ketidaksinkronan antara peta delineasi kawasan hutan yang dilampirkan dalam SK tersebut dengan narasi SK. Pemerintah Provinsi Riau menganggap dengan tidak disepakatinya SK tersebut maka aturan mengenai kawasan hutan dikembalikan pada TGHK yang menyatakan kawasan hutan di Riau mencapai 97,85%. Hal inilah yang menyebabkan Kota Dumai yang wilayahnya berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014 tidak terdelineasi dalam kawasan hutan tidak dapat mensahkan Raperda RTRWnya dan tidak dapat menerbitkan izin investasi diwilayahnya. Selain permasalahan tersebut, adapun wilayah di Provinsi Riau yang didelineasi dalam DPCLS yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam hal ini:
1. Terkait permasalahan ketidaksinkronan peta harus dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kementrian Kehutanan dan BIG yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap koordinat-koordinat yang masih menjadi permasalahan. Setelah dilakukan verifikasi tersebut maka dapat dibuat SK Menhut yang baru namun apabila masih terdapat ketidaksepahaman maka dibedakan penyelesaiannya berdasarkan tipologi kawasan hutannya, yaitu:
   a.Untuk wilayah konflik yang termasuk kedalam kawasan hutan,  dapat dilakukan mekanisme outline dengan melampirkan bukti legal atau IUP pada kawasan tersebut, sehingga untuk kawasan yang tidak bermasalah dapat disahkan Perda RTRWnya.
   b.Untuk wilayah konflik yang masuk ke dalam DPCLS maka penyelesaiannya dapat menunggu pembahasan yang dilakukan DPR.
2. Diusulkan oleh Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup agar Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Mendagri untuk menceritakan kronologis permasalahan sehingga dapat diambil keputusan di level politis. (EY/SY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar