Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Apr 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.


Tujuan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun ini adalah :
a. Memaduserasikan usulan kegiatan antara hasil Rembuk RW, hasil musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota/Kabupaten dengan RPJMD;
b. Menyusun rencana kerja SKPD yang mendukung Program Unggulan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017;
c. Menyusun kegiatan prioritas SKPD;
d. Menyusun usulan Prioritas Daerah yang diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 terdiri atas para SKPD/UKPD, Perguruan Tinggi, Pakar, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan peserta Global Innovation Competition sebagai peninjau.


Proses perencanaan pembangunan  partisipatif di DKI Jakarta diawali dengan:
1) Rembug RW yang dilaksanakan pada minggu I sampai dengan minggu II bulan Januari 2015 di 2.726 RW;
2) Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan pada periode tanggal 2 Maret sampai dengan 15 Maret 2015 di 267 Kelurahan;
3) Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada periode tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 di 44 Kecamatan; dan
4) Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi yang dilaksanakan pada periode tanggal 31 Maret sampai dengan 7 April 2015 di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi.

Untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan, maka mulai Musrenbang tahun 2015 semua proses Musrenbang telah menggunakan e-Musrenbang.  Selanjutnya, untuk menjaring aspirasi masyarakat DKI Jakarta, selain melalui Rembug RW dilakukan pula melalui saluran kanal-kanal aspirasi masyarakat diantaranya kliping media, berita online, twitter@berita.go.id, facebook jakarta.go.id, email dki@jakartago.id, SMS 32881818, balai warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE.  Aspirasi yang masuk pada kanal-kanal tersebut yang belum di respon akan dibahas pada sidang kelompok untuk ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangannya, dan dianggarkan untuk kegiatan tahun anggaran 2016.

Beberapa hasil dari Sidang Kelompok yang dihadiri oleh Staf Direktorat TRP adalah sebagai berikut:
• Usulan dari DPRD (hasil reses) dan masyarakat melalui rembug RW sampai dengan musrenbangprov telah ditindaklanjuti oleh SKPD.
• Dalam prosesnya, Pemprov DKI sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting dalam proses penyusunan RKPD 2016. Hal ini telah disosialisasikan dan diwajibkan kepada seluruh SKPD. Terkait penyusunan Renja, Gubernur DKI melalui surat edaran menyampaikan pedoman penyusunan kegiatan 2016, yang merupakan tindak lanjut dari peningkatan tunjangan kinerja PNS di Prov. DKI Jakarta.
• Isu – isu bidang sarana dan prasarana, serta lingkungan hidup di Prov. DKI Jakarta, meliputi: i) penataan transportasi; ii) penataan perumahan dan permukiman kota; iii) penanggulangan banjir; iv) peningkatan RTH; v) pengendalian penataan ruang; vi) antisipasi dampak perubahan iklim; dan vii) peningkatan kualitas lingkungan hidup.
• Pemaparan dan diskusi sesi I mengenai tata air yang disampaikan oleh Dinas Tata Air. Dinas Tata Air ini adalah dinas baru yang merupakan pecahan dari Dinas Cipta Karya, yang khusus mengelola layanan sarana dan prasarana bidang tata air.
• Banjir dan pengelolaan limbah menjadi isu pokok yang akan ditanggulangi dinas tata air, khususnya untuk tahun 2016.  Untuk penanganan banjir, program kegiatan prioritas di tahun 2016, antara lain: pengembangan sistem drainase, penyediaan dan pengelolaan aor bersih, konservasi sungi, pembangunan sarpras pengendali banjir, pembebasan tanah untuk membangun sarpras. Pembebasan tanah ini menjadi program yang memakan biaya tertinggi, sekitar 4,5 T.
• Untuk pengelolaan air limbah, Pemprov DKI telah memiliki master plan sejak tahun 2012, dan pada tahun 2016 direncanakan akan dibangun instalasi pengolahan air limbah di STP Duri Kosambi, dengan pendanaan berasal dari pusat dan pemprov. Usulan tersebut telah disampaikan ke Bappenas, melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
• Terkait dengan bidang kepariwisataan, Provinsi DKI Jakarta akan melakukan program pengembangan  Promosi dan Informasi Kebudayaan, salah satunya dengan menjadikan daerah tujuan seperti Monas dalam promosi satu paket yang meliputi banyak aspek seperti produk, fasilitas pengunjung,  tour guide, sampai dengan kuliner yang dapat memberikan rasa kenyamanan bagi pengunjung lokal maupun wisatawan asing.
• Dalam bidang industri fokus program salah satunya pada program peningkatan kualitas produk industri dengan meningkatkan produk industri yang memenuhi standar. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas produk dari IKM dan UKM.
• Ada 5 usulan kegiatan dalam urusan Energi yang diusulkan ke Pemerintah pusat yaitu antara lain: (i) pembangunan SPBG online dilengkapi dryer, (ii) pembangunan jaringan pipa gas bawah tanah untuk kawasan pemukiman/rusun, industri, perkantoran, perdaganagn dan jasa, (iii) pembangunan sistem penuruan tanah (ekstensometer), (iv) pembangunan pembangkit listri tenaga sampah (PLTSa), dan Bengkel kendaraan BBG.  Semuanya ini untuk mendukung dalam konversi BBM ke BBG.
• Dalam proses diskusi, LSM dan akademisi aktif menyampaikan masukannya, terutama terhadap program – program di tahun 2016 (SY/GN).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar