Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Apr 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 30 Maret 2015. Kedaulatan Energi sebagai salah satu Dimensi dalam sasaran Nawacita dibahas dalam Forum Multilateral Meeting Kedaulatan Energi Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (30/3) di ruang rapat SG 1-2 Bappenas.

Forum yang dipimpin oleh Deputi Bidang SDA dan LH, Bappenas ini membahas Kedaulatan Energi sebagai salah satu Dimensi dalam Nawacita. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam forum ini adalah:

  • Meningkatkan produksi energi
  • Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi
  • Meningkatkan peran EBT dalam bauran energi
  • Meningkatkan aksesibilitas energi
  • Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan listrik
  • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
  • Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA

Bidang pertanahan tidak dibahas secara langsung dalam pertemuan ini. Peserta forum yang hadir adalah perwakilan dari UKE 2 Bappenas terkait.

Beberapa hal terkait tata ruang yang dibahas dalam pertemuan, antara lain:

  • Terkait dengan bidang tata ruang, dalam Sasaran Nawacita 2 (percepatan pembangunan pembangkit listrik), Ditjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM mengusulkan target penambahan kapasitas pembangkit sebanyak 4.212,2 MW yang tersebar di sekitar 27 provinsi. Data penyebaran lokasi ini akan disesuaikan dengan data yang dimiliki Bappenas.
  • Dalam penetapan lokasi untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik, Ditjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM sudah melibatkan pertanahan (BPN) dan kehutanan (Kemen LHK). 
  • Pembangunan pembangkit listrik tidak seluruhnya dapat dikembangkan secara on-grid karena terkendala bentuk rupa bumi dan pembangunan yang telah berlangsung. Oleh karena itu kemungkinan pembangunan pembangkit tenaga listrik akan diarahkan kepada pengembangan off-grid. 
  • Terkait pendanaan, masih terdapat perdebatan untuk sharing pendanaan: apakah dana berasal dari APBN (Kemen ESDM) atau dana PMN (PLN). PLN berkeberatan jika dana bersumber dari APBN dan mengusulkan agar dana berasal dari PMN, sementara Kemen ESDM mengusulkan dana dimasukkan ke dalam pagu indikatif. Menyikapi hal ini, diperlukan pembahasan terkait pendanaan yang akan difasilitasi oleh Bappenas. (ZH, RA)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar