Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Apr 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 10 April 2015. Pada tanggal 9 April 2015, Kementerian PPN/Bappenas melalui Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan RKP 2016, bertemapat di Ruang rapat Sg 1-5, Bappenas. Kegiatan ini merupakan rutin dilaksanakan seiring dengan proses pelaksanaan Musrenbang tahun 2015. Forum dihadiri oleh peserta Organisasi masyarakat Sipil (OMS), serta perwakilan direktorat di Bappenas.  


Forum bertujuan untuk menjaring masukan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan menjalin keterlibatan OMS dalam penyusunan RKP 2016. Kegiatan Forum ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan tentang Rancangan Dimensi Pembangunan RKP 2016 serta paparan dari Slamet Bahagijo (INFID) tentang selayang pandang terhadap rancangan RKP 2016.

Dalam Forum tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam sambutan pembukaannya:

o Forum ini diharapkan dapat meningkatkan peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian OMS dapat memberikan penajaman dan memberikan koreksi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016;
o Pada tahun 2016 diharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat (misalnya infrastruktur listrik) sehingga tema FKP tahun ini adalah terkait dengan percepatan infrastruktur;
o Pembangunan kedepan diharapkan dapat mencegah terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh hanya pihak-pihak tertentu saja. Selain itu mendorong agar dihentikannya ekspor SDA untuk negara lain.
o Selain itu akan mengurangi pengangguran melalui strategi menggrakkan ekonomi yang tidak ekstraktif dan mendorong peningkatan industri kecil.
 
Pada sesi dikusi Kelompok Industri difasilitator oleh OMS Prakarsa dan dihadiri oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-Bappenas, staf direktorat terkait di Bappenas, dan beberapa anggota OMS. Pada kesempatan tersebut, Dit TRP menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengadaan lahan untuk kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Berdasarkan UU 2/2012 bahwa KI dan KEK tidak termasuk kepentingan umum sehingga pengadaan tanah dapat dilakukan melalui skema PP 13/2010 tentang PNBP di BPN. Namun apabila dalam pembangunan KI dan KEK akan dibangun jalan tol, jalan, pelabuhan, dan/atau bandara maka pengadaan tanah dapat dilakukan dengan skema UU 2/2012.
Sebagai hasil dari pertemuan ini Forum diharapkan dapat memberikan masukan untuk penajaman dan masukan terhadap penyusunan RKP 2016; dan
Salah satu isu yang diangkat dalam diskusi kelompok pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah pengadaan lahan untuk KI dan KEK.(IK/SY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar