Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Apr 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Rapat bertujuan untuk menyampaikan hasil pemutakhiran pemetaan nawacita yang telah dilakukan berdasarkan hasil multilateral meeting

Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu:
a. Berdasarkan hasil multilateral meeting terutama untuk agenda kedaulatan pangan, ketahanan energi, kemaritiman telah dilakukan pemutakhiran aplikasi pemetaan nawacita sebagai bahan untuk pembahasan Pramusrenbangnas.
b. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran adalah terdapat beberapa kegiatan yang sama masuk kedalam beberapa agenda nawacita. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur sehingga dalam aplikasi untuk agenda nawacita tertentu menjadi banyak kegiatan dan indikator.
c. Terkait dengan kegiatan yang sama masuk kedalam beberapa agenda nawacita, disepakati dalam aplikasi dapat masuk kedalam beberapa agenda nawacita namun dalam pembahasan Pramusrenbangnas hanya dibahas dalam salah satu agenda saja. Hal ini perlu disampaikan kepada penanggungjawab agenda nawacita.
d. Terdapat usulan untuk menambahkan kegiatan yang dilakukan oleh BUMN (seperti PLN, Pelindo, Angkasapura) kedalam aplikasi dan diikutsertakan dalam pembahasan Pramusrenbangnas.
e. Disepakati untuk menambahkan keterangan dalam aplikasi untuk kegiatan yang didanai oleh BUMN.  
f. Perlu dilakukan pembahasan di tingkat pimpinan terkait kegiatan yang tidak terdapat dalam nawacita (seperti perkotaan) apakah perlu dimasukkan kedalam aplikasi.
g. Untuk kegiatan yang menjadi kewenangan daerah atau bersumber dari dana DAK maka tidak perlu dilakukan pembahasan. Pembahasan kegiatan yang bersumber dari DAK akan dilakukan tersendiri.
h. Setiap K/L dan PIC akan diberikan username dan password untuk mengisi target dan alokasi kegiatan per provinsi untuk nanti disandingkan dengan usulan dari Pemerintah Daerah.
i. Unit kerja yang akan menyampaikan perubahan kegiatan dan indikator dapat disampaikan kepada Dit. Pengembangan Wilayah sedangkan yang ingin menambahkan BUMN dalam pembahasan Pramusrenbangnas dapat menyampaikan kepada koordinator Musrenbang (Dit. KKDT).

Dalam hal ini, direktorat TRP menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Terkait kegiatan reforma agraria sesuai dengan memorandum Direktur yang telah disampaikan meminta agar menjadi agenda tersendiri. Namun, apabila tidak bisa maka akan lebih relevan dikelompokkan kedalam agenda Kedaulatan Pangan daripada Ketahanan Energi.
b. Program, kegiatan, indikator, target, dan alokasi pendanaan untuk kegiatan reforma agraria akan sama untuk agenda nawacita kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Dengan demikian diusulkan agara dalam pembahasan Pramusrenbangnas, reforma agraria hanya dibahas di agenda kedaulatan pangan.

Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat ini, masih perlu dilakukan penyempurnaan dalam aplikasi pemetaan nawacita yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Pramusrenbangnas. Setiap Kementerian/Lembaga atau PIC Bappenas harus mengisi target dan alokasi untuk setiap provinsi.(RN/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar