Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 18 Maret 2015. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan implikasi terhadap kebijakan Pemerintah di berbagai bidang. Dalam rangka sosialisasi dan review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan implikasinya terhadap penyelenggaraan penataan ruang, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II untuk mengidentifikasi perubahan pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta mengidentifikasi potensi permasalahan tata ruang sebagai implikasi pemberlakuan UU tersebut.

Pertemuan diselenggarakan di Ruang Rapat SG-4, Gedung Kementerian PPN/Bappenas dengan narasumber Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Tekonologi dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP; serta Plt. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Direktorat Perkotaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Direktorat Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktorat Konservasi Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian; Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan; Pusat Penginderaan Jauh, LAPAN; Pusat Atlas dan Tata Ruang, BIG; Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas; serta Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Tekonologi dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa urusan pemerintahan merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri yang membidangi urusan tertentu bidang pemerintahan, serta Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.

Urusan pengelolaan ruang laut sampai dengan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sehingga berimplikasi terhadap kewenangan penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) Kabupaten/Kota. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyusun Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembagian Sub Urusan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bagi Gubernur dan Bupati/Walikota.

Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan penataan ruang lainnya adalah proses evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi lebih panjang karena dalam proses evaluasi, Menteri Dalam Negeri harus berkoordinasi dengan Menteri ATR. Disamping itu, Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang sebelumnya cukup dievaluasi oleh Gubernur, harus dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan penyesuaian terhadap Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memunculkan kewenangan baru bagi Pemerintah Pusat untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Perbatasan. Oleh karena itu, Presiden lazimnya mendelegasikan kewenangannya kepada K/Ltertentu yang dipandang berkompeten. Untuk itu, akan diadakan pembahasan lebih lanjut yang diselenggarakan oleh BNPP terkait regulasi pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan. [CW/ZH/RA]

Paparan lebih detail dapat anda lihat pada Paparan BKPRN.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar