Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Agu 2008, 00:00:00 WIB, 43 View , Kategori : Tataruang

Jurnal Nasional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpotensi kehilangan sebagian kewenangannya jika Departemen Dalam Negeri (Depdagri) berhasil membentuk sebuah Direktorat Jenderal yang bertugas menangani kebijakan pertanahan secara nasional.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPPInd) Soedjarwo Soeromihardjo dalam diskusi tentang Reforma Agraria di Sekretariat LPPInd, Jakarta, Jumat (15/8).

"Kewenangan BPN akan semakin kerdil, karena sembilan wewenangnya harus diserahkan ke daerah. Saat ini Depdagri sedang membentuk perangkat di bawah Direktorat Jendral (Dirjen) untuk mengatur kewenangan itu," kata Soedjarwo.

Menurut Soedjarwo pembentukan Dirjen baru itu merupakan amanat Keputusan Presiden No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

Sembilan kewenangan itu adalah pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesian sengketa tanah garapan, pemberian izin membuka lahan, penyelesian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan. Selain itu, wewenang penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah dan sewa ganti rugi kerugian termasuk perencanaan penggunaan tanah untuk pembangunan di kabupaten/kota juga akan diserahkan ke daerah.

Soedjarwo menambahkan kewenangan itu pada dasarnya merupakan amanat UU Pokok Agraria. Jika jadi bentuk, kata dia, BPN semakin kerdil dan hanya mengurusi satu hal saja yaitu sertifikasi tanah.

Namun Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang membantah kabar itu. Ia mengatakan, saat ini telah ada BPN yang mengurusi pertanahan nasional, sehingga pembentukan badan baru hanya akan membuat persoalan itu menjadi tumpang tindih. "Wong sudah ada badan yang bagus kok ada pembentukan badan lagi. Tidak ada itu," kata dia saat dihubungi, Kamis.

Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN Gunanegara mengatakan Kepres 34/2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan tidak berlaku lagi, dan digantikan Perpres 10/2006 tentang BPN.

Menurut dia, dalam Perpres itu BPN mempunyai 21 tugas termasuk bertanggung jawab dalam bidang pertanahan baik regional maupun nasional. "BPN bertanggung jawab langsung ke Presiden dalam tugasnya," ujar Gunanegara.

Jan Prince Permata



BPN Berpotensi Kehilangan Kewenangan
, 20 Agu 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 43 Kali

Tuliskan Komentar