Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 17 Maret 2015. Tim Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Direktorat TRP Bappenas pada Selasa (17/3) guna membahas alih fungsi lahan pertanian.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal Tim Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian oleh KPK di Kementerian Pertanian. Direktur TRP, Oswar Mungkasa, menyambut tim kajian ini dengan tangan terbuka.

Beberapa poin penting hasil dari diskusi ini antara lain:
a. Upaya perlindungan lahan pertanian dilakukan di kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan elemen utama yang dibutuhkan adalah regulasi dan insentif penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
b. Regulasi perlindungan lahan pertanian telah disebutkan dalam Pasal 48 UU No. 26 Tahun 2007 terkait penataan ruang kawasan perdesaan yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan UU tersendiri. Regulasi tersebut ditetapkan melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
c. Pemberian insentif dalam penetapan LP2B di daerah menjadi faktor penting dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Walaupun mekanisme pemberian insentif penetapan LP2B telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B, namun implementasinya masih belum optimal. Pemberian insentif LP2B sebaiknya tidak hanya diberikan kepada petani tetapi juga kepada Pemerintah Daerah.
d. Implementasi penetapan LP2B di daerah belum berjalan optimal walaupun telah memasuki tahun ke-6 karena masih banyak daerah yang tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW. Sebanyak 91 kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda RTRW dengan menetapkan LP2B, memiliki luasan yang jauh dibawah luas lahan hasil audit Kementerian Pertanian tahun 2011 dan 2013.
e. Angka laju alih fungsi lahan di Indonesia masih berbeda antara satu institusi dan institusi lainnya. Berdasarkan data BPN, laju alih fungsi lahan pertanian sebesar 100 ribu Ha/tahun, sementara berdasarkan data Kementerian Pertanian sebesar 40-60 ribu Ha/tahun.
f. Salah satu kendala utama dalam penetapan LP2B di daerah adalah belum tersedianya data sebaran lokasi LP2B di tingkat kabupaten/kota dalam Rencana Rinci Tata Ruang. Skala peta dalam RTRW yang digunakan adalah 1:50.000, sementara skala peta yang dibutuhkan adalah 1:5.000.
g. Peta baku sawah yang dimiliki Kementerian pertanian (skala 1:1.000 dan 1:5.000) masih perlu melalui proses validasi.
h. Penyediaan peta skala besar tengah diinisiasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2015.
i. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam mendorong daerah menetapkan LP2B diantaranya: i) Pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi tidak hanya pada pemerintah daerah tetapi juga pihak petani sehingga tercipta kesetaraan pemahaman tentang LP2B; ii) Pemberian insentif kepada petani, salahsatunya penjaminan kepemilikan tanah; dan iii) Integrasi dengan rencana pembangunan daerah.
j. Dalam aspek pengendalian pemanfatan ruang perlu dilakukan percepatan penyusunan RRTR (RDTR maupun KSP dan KSK), sertipikasi tanah, dan penguatan peran PPNS Penataan Ruang. [CW,RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar