Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Arahan Deputi Regional: (i) keterkaitan dalam rakorbangpus dengan musrenbangnas termasuk di dalamnya menyangkut pelaksanaan musrenbangprov, (ii) perlu materi yang jelas untuk disampaikan ke daerah, (iii) konfirmasi jadwal. Selain itu juga disampaikan bahwa masing-masing forum multilateral dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian, dimana kehadiran dari masing-masing K/L tidak hanya list of project, kemungkinan 50-60% K/L bersangkutan untuk mendukung agenda prioritas, dan ada peran forum tematik untuk mengatasi permasalahan ego sektoral dari masing2 lembaga (seperti yang dilakukan di Jogya). Namun perlu ada kesepakatan terlebih dahulu terkait forum tematik tersebut. Bahan paparan terlampir.

Paparan Dir. PW: (i) pengembangan aplikasi e-Musrenbang RKP 2016 untuk memetakan usulan Pemda, (ii) pola diskusi di Rakorbangpus dan Pra Musrenbang sudah berubah, pemda dan pemerintah pusat harus sudah memiliki bahan yang matang terkait isu yang didiskusikan.

Beberapa hal penting dalam diskusi:

a.     Bappenas harus dapat membantu K/L lain untuk dapat mengkoordinasikan program, terutama yang bersifat lintas sektor. Jangan sampai ada kesan Pemerintah terlalu men-drive arahan dari Pusat. Arahan Presiden menekankan bahwa perencanaan antara pusat dengan daerah harus sejalan/segaris, namun tidak berarti bahwa daerah tidak boleh memiliki visi misi. Priortas daerah tidak harus sama persis dengan Nawa Cita, namun yang memiliki kesamaan dengan Nawa Cita harus disupport.

b.         Seharusnya memang Bappenas harus masuk dalam forum Pra Musrenbangprov (mungkin bisa mengirimkan Eselon III atau Eselon II), perlu diatur lagi mekanismenya. 

c.          Nawa Cita adalah wajib dilakukan di pusat dan daerah, sedangkan yang lain bisa dilakukan apabila masih ada space untuk memenuhi hal tersebut. Terkait dengan pelaksanaan Musrenbangnas memang bukan hanya pekerjaan regional, sehingga seluruh  lingkungan Bappenas untuk dapat bekerjasama dalam pelaksanaan musrenbangnas, Kehadiran pelaksanaan bappenas dalam pra musrenbangprov perlu dipikirkan juga, karena banyak kesempatan disana untuk dapat mengintegrasikan program nasional, Matrik lingkaran dimensi seharusnya dapat diterjemahkan per provinsi, supaya dapat dilihat lokasinya.

d.         Untuk Pra Musrenbang, masing-masing Provinsi memiliki mekanisme yang berbeda, Pra musrenbangprov ada yang tidak langsung berlanjut ke mekanisme Musrenbangprov. Jadi LO diharapkan bisa berkomunikasi dengan daerah, karena ada daerah yang tidak mengundang Bappenas.

sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembekalan ini :

a.         Terkait dengan SK LO provinsi dan staf penghubung provinsi sedang dalam proses dibiro Hukum. Nama2 dalam SK tersebut masih berdasarkan nama dalam SK Tahun 2014, namun ada beberapa pejabat yang pindah provinsi dan perubahan nama. Akan diselesaikan dalam minggu ini.

 b.        Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas rencana akan hadir di 13 Provinsi dalam Musrenbangprov. Namun terjadi penumpukan perjalanan pada tanggal 1-2 April serta 7-8 April. Hal ini akan dikoordinasikan kembali dengan pihak Humas dan pejabat LO terkait.

c. Setiap pejabat LO Propinsi dan Staf penghubung provinsi akan mendapatkan bahan paparan dan rincian tugas dalam melaksanakan musrenbangpropinsinya masing-masing. (SY)

 

Bahan paparan pembekalan terlampir.





Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar