Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Lokakarya ini merupakan kegiatan akhir dari program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi di daerah untuk ketahanan terhadap bencana tsunami, melalui penyusunan peta risiko trsunami.  Lokakarya ini pun bertujuan sebagai technical assistan bagi daerah. Hasilnya adalah daerah merencanakan tindak lanjut pengarusutamaan kajian risiko tsunami pada kebijakan daerah masing-masing, untuk kemudian disampaikan pada pimpinan daerah dan pimpinan perwakilan daerah untuk mendapatkan dukungan.

Dalam lokakarya ini, 5 (lima) kota percontohan berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah diikuti, dengan masing – masing kota terdiri dari komponen: Bappeda, Dinas PU, BPBD, Perguruan Tinggi, dan DPRD. Narasumber yang dihadirkan antara lain: i) Ir. Medi Herlianto, CES., MM (Direktur Kesiapsiagaan – BNPB); dan ii) Moch Riyadi, M.Si (Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami – BMKG).

Beberapa hal  penting  dalam lokakarya, sebagai berikut:

a.       IFT (Indonesian Fund in Trust) melalui Kemendibud dibantu oleh UNESCO, memiliki 8 kegiatan, salah satunya adalah penguatan kesiapsiagaan tsunami di Indonesia. Beberapa kegiatannya, antara lain: i) penguatan mata rantai peringatan dini tsunami (oleh BMKG); ii) penguatan kapasitas sekolah dan komunitas; iii) penguatan kapasitas daerah dengan risiko tsunami tinggi; dan iv) penguatan museum tsunami di Banda Aceh.

b.      Pembelajaran Indonesia dan Jepang: Pasca tsunami, pembangunan Aceh sangat cepat sehingga perekonomian dapat cepat tumbuh dan masyarakat dapat segera beraktivitas kembali. Namun pembangunan belum melakukan analisis risiko sehingga hunian kurang memperhatikan mitigasi dan risiko bencana. Berbeda dengan Jepang (Ozuchi), pembangunan Ozuchi berjalan lambat, sejak 2014 hinggi kini, sebanyak 60 persen penduduk masih berada di tempat penampungan. Namun, pembangunan dilakukan dengan  menganalisis risiko tsunami, rendaman yang terjadi, dan melakukan mitigas. Secara sosial, pembangunan melibatkan masyarakat melalui diskusi – diskusi.

c.       Indonesia memiliki Renas PB dan masterplan tsunami.

d.      Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas dalam penyusunan peta risiko dan pemanfaatan peta, serta meningkatkan kolaborasi di daerah (baik antarSKPD, perguruan tinggi, dan legislatif).

e.      Lima kota yang menjadi lokasi percontohan, seluruhnya menindaklanjuti kegiatan ini, dengan rencana integrasi peta risiko, peta evakuasi, dan kajian risiko bencana dengan RTRW dan RDTR-nya. Sebagian besar daerah akan melakukan review RTRW-nya di tahun 2015 dan 2016.

f.        Kota Palu dan Cilegon sudah menyusun peta skala 1: 5.000, dan Mataram rencananya akan menyusun peta 1:5.000 bekerjasama dengan UNLA. 

g.      Yang menjadi perhatian dan harapan ke depan adalah upaya mitigasi bencana dapat masuk dalam RPJMD agar menjadi mainstreaming di daerah.

Masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Dit. TRP, sebagai berikut:

a.      Sepakat bahwa perlu peningkatan kapasitas BPBD di bidang perencanaan.

b.      Integrasi mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruang, membutuhkan peta risiko bencana dengan tingkat kedetailan yang cukup dengan informasi yang juga lebih detail. Informasi perlu menggambarkan tingkat risiko yang lebih spesifik (sangat tinggi, tinggi, sedang, kecil, sangat kecil).

c.       Analisis risiko bencana harus mampu menjelaskan seberapa besar tingkat kerugian secara ekonomi dan seberapa besar tingkat keterpaparan penduduk. Program mitigasi bencana sebagai hasil dari analisis kajian, dapat diintegrasikan dengan indikasi program di dalam RTRW.

d.      Untuk Bappeda dan Dinas PU/Tata Kota. Secara kelembagaan, mainstreaming mitigasi bencana ke dalam tata ruang daerah, dapat dilakukan dengan melibatkan BPBD ke dalam proses penyusunan dan/ review RTRW, dan dapat pula melibatkan perguruan tinggi. Daerah memiliki BKPRD sebagai forum pembahasan RTRW, yang keanggotaannya diserahkan kepada daerah.

e.      Dit. TRP telah melakukan dua kajian mengenai upaya integrasi mitigasi bencana ke dalam tata ruang. Hasil kajian ini menjadi masukan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyusun pedoman integrasinya. Prosesnya masih dirumuskan di Kementerian ATR/BPN.

Hasil kegiatan ini diharapkan juga menghasilkan bentuk kolaborasi kelembagaan di daerah, terutama untuk mainstreaming mitigasi bencana, baik ke dalam RTR maupun RPJMD. Ini dapat menjadi masukan/diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas sebagai kementerian yang terkait langsung.

Direktorat TRP juga telah menyampaikan kepada 5 (lima) kota percontohan berupa hasil kajian kebencanaan yang telah dilakukan oleh Direktorat TRP tahun 2014. Selain itu Direktorat TRP uga tetap menjaga networking ini, terutama dalam mendukung upaya daerah mengarusutamakan mitigasi bencana ke dalam RTRW dan RPJMD (GN/SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar