Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 23 Maret 2015. Pada tanggal 20 Maret 2015, Direktorat Tata Ruang menghadiri kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama dan dihadiri oleh Bapak Deputi Bidagn Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian MenPAN RB. Acra diselenggarakan di Ruang Serbaguna 2 Bappenas dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan perwakilan staf direktorat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi telah diterbitkan Surat Edaran MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN).

Format LHKASN ini dibuat lebih sederhana dibanding format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, LHKASN tersebut akan diserahkan ke pimpinan instansi pemerintahan masing-masing melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bank data. Nanti disimpan di bank data online. Jadi jika KPK sewaktu-waktu membutuhkan, lebih mudah diakses.

 

Selain memudahkan dalam melakukan pengawasan, kebijakan ini merupakan tindakan preventif aktif, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Sebab dengan laporan itu akan diketahui posisi kekayaan setiap pegawai ASN saat ini, sehingga mereka akan lebih berhati-hati, dan berpikir  ulang kalau akan melakukan korupsi.

 

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 01/2015 itu di laporan harus sudah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya SE tersebut bagi pegawai dalam posisi jabatan saat ini. Adapun bagi pegawai yang diangkat dalam jabatan baru, paling lambat 1 bulan setelah dilantik harus menyampaikan laporan. Demikian juga bagi pegawai yang  mutasi atau promosi, serta berhenti dari jabatan. 

 

Apabila ASN tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, dia akan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.  Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi ini mendapat tanggapan dari para peserta, walaupun dengan dikeluarkannya SE ini pasti ada resistensi dari kebijakan ini. Oleh karenanya perlu ketentuan hukum lebih lanjut dari Bappenas, karena kewajiban ini harus ditunaikan. Pada tahap awal, LHKASN ini diberlakukan untuk eselon III dan IV. Laporan ini tidak perlu dokumen pendukung sebagai lampirannya. Lampiran diperlukan jika dibutuhkan untuk klarifikasi atas apa yang sudah dituangkan dalam dokumen LHKASN tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, Sesmen dan Biro Hukum akan mengeluarkan surat edaran berupa petunjuk teknis terkait pengisian LHKASN secara online bagi pegawai Bappenas. (SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar