Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 13 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 13 Maret 2015. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan WWF-Indonesia telah menyelenggarakan workshop sebagai kegiatan tahap akhir dari persiapan Hibah GEF-RIMBA yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Maret 2015 bertempat di Hotel Harris, Sentul City, Bogor. Adapun peserta yang hadir terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU-Pera, dan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Asosiasai/Swasta serta beberapa Pemerintah Daearh yang termasuk dalam lingkup Program RIMBA (Pemda SUmbar, Riau dan Jambi).

Pada hari pertama, agenda pertemuan berupa diskusi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelerasan program anggaran pemerintah daerah dalam upaya mendukung program RIMBA. pada hari kedua, Pembukaan dan arahan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Perekonomian, yang dilanjutkan  paparan materi dan diskusi terkait dengan overview progress/update PPG RIMBA, hasil identifikasi Co-finance serta mekanisme penyaluran dana hibah. kesemuanya disampaikan oleh Budi S. Wardana dan Thomas Barano, sebagai Tim PPG RIMBA/WWF-Indonesia, serta assisten Deputi Kehutanan, Kemenko Perekonomian, dan Direktur Pinjaman dan Hibah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan konfirmasi terhadap penyelarasan program anggaran kementerian/lembaga/Pemerintah Daearh terhadap  matrik dan dokumen yang telah dibahas sebelumnya. Setelah diskusi dan tanya jawab dari seluruh peserta acara ditutup dengan perumusan hasil workshop.

Program Global Environmental Facility (GEF) Koridor Rimba merupakan salah satu potensi yang diharapkan dapat mendorong akselerasi penataan dan pengembangan wilayah ke arah pertumbuhan yang lebih tertata dan berkelanjutan. Sinergitas berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah merupakan salah satu arahan yang telah diuraikan dalam lampiran indikasi program penataan ruang Pulau Sumatera.  Hingga saat ini, koordinasi dan komunikasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah dareah serta mitra kerja terkait telah dibangun dan dilakkan baik secara formal maupun informal, melalui kegiatan FGD maupun worskhop yang diadakan di jakarta, maupun di tiga provinsi yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Dalam perjalanannya, penyusunan dokumen PPG Rimba sendiri masih memerlukan suaut pertemuan linta slembaga/kementerian yang bersifat koordinatif dan konsolidatif, untuk mematangkan beberapa isu antara lain terkait dengan skema dan mekanisme kelembagaan RIMBA dan review terhadap dokumen-dokumen PPG Rimba yang telah disusun.

Dalam kesempatan ini, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sejak awal sudah memberikan beberapa pemikiran terkait dengan progress pelaksanaan GEF-RImba melalui forum FGD ataupun secara informal atau dalam workshop.  Terkait dengan kelembagaan, bahwasanya posisi Kementerian PPN/Bappenas di kabinet kerja di atas Menko, sehingga untuk suitable for coordination,  langsung berada di bawah Kantor Kepresidenan. Untuk kelembagaan dari kegiatan ini, seharusnya sudah jelas pembagiant ugas antara National Steering Commitee dan National Executing Agency. disarankan tidak membuat unit baru tetapi dapat menggunakan unit yang ada.  Terkait dengan Co-Funding, bahwasanya co-funding tidak selalu dalam bentuk cash, bisa berbentuk kegiatan existing yang sudah ada di line ministries. GEF digunakan untuk kegiatan yang tidak terlingkupi. Berkaitan dengan hibah, Dit TRP menyarankan untuk menggunakan hibah terencana, mengingat hibah ini jangka waktunya pangjang (lebih dari 3 tahun bahkan sampai 6 tahun), sangat lintas sektora dan multi stakeholders, serta nominal hibah yang diterima juga besar. Hal ini membuat kegiatan proyek ini harus lebih jelas output dan outcomenya.  Masukan lain adalah perlu disusun komponen exit strategy, sehingga pemerintah daerah dapat mereplikasi kegaitan setelah kegiatan RIMBA berakhir. Pembelajaran ini sebaiknya direkam dengan baik dalam knowledge management atau pengumpulan data, informasi dan pengetahuan yang dapat berbentuk dalam sistem informasi sehingga semua orang dapat mengetahui dan melihat berbagai proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kegiatan RIMBA ini. (SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar