Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 10 Maret 2015. Pemerintah Papua mengharapkan terjadinya mekanisme transfer pengetahuan, produk-produk, dan aset-aset Program Tata Ruang dan Investasi Hijau (PROTARIH) dari pemerintah pusat ke pemerintah Papua, begitu pula sebaliknya. Diharapkan juga pengoptimalan berbagai aplikasi produk PROTARIH guna mendukung pembangunan di Papua. Pengoptimalan aplikasi produk PROTARIH ini dimaksudkan dalam konteks pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua, seperti yang diamanatkan dalam RTRW Papua 2013-2033 dan RPJMD Papua 2013-2018, serta RPJMN 2015-2020.

Kegiatan diskusi ini dilaksanakan pada Rapat Komite Manajemen Program (PMC Meeting) di Jakarta pada 04 Maret 2015. Rapat kali ketiga ini difokuskan untuk melihat bagaimana produk-produk PROTARIH, baik yang sudah dihasilkan maupun yang akan dihasilkan, bersinergi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam konteks memastikan Pembangunan Berkelanjutan di Papua.

Selain itu, dibahas pula isu-isu yang berkaitan dengan transfer produk dan aset-aset PROTARIH serta mekanismenya diharapkan lebih jelas terutama menjelang selesainya Program PROTARIH yang akan berakhir pada Juli 2015. Perlu juga memperhatikan konteks perencanaan pembangunan nasional yang akan diterapkan di Papua untuk lima tahun ke depan.

Bertempat di Ruang Pertemuan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, di PMC Meeting PROTARIH ketiga ini terjadi pertukaran pikiran yang bernas antara wakil-wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua. Mereka memastikan bagaimana terjadinya sinergi antara mandat-mandat RPJMN 2015-2020 dan tujuan-tujuan pembangunan di Papua yang termaktub dalam RPJMD 2013-2018 dan RTRW Papua 2013-2033.

Rapat ini dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; Ditjen Bangda, sebagai Ketua PMC; Kepala BAPPEDA Provinsi Papua; Kepala Pusat AKLN Kementerian Dalam Negeri; serta Head of UKCCU. Mereka mendiskusikan penyesuaian rencana kerja, isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan, termasuk tingkat capaian dan tantangan yang terjadi, khususnya yang membutuhkan solusi baik secara programatik maupun operasional.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan kinerja dan penajaman fokus program, diantaranya adalah:
-    Perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antar SKPD di Papua dalam pelaksanaan PROTARIH.
-    Menjelang berakhirnya PROTARIH perlu adanya exit strategy yang solid dan mekanisme transfer pengetahuan dan produk-produk PROTARIH yang jelas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua.
-    Perlunya koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antara kerja-kerja Workstream C dan kerja-kerja BAPPEDA Papua.
-    PROTARIH perlu mendukung perumusan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Papua yang saat ini sedang dimulai oleh BAPPEDA Papua.
-    Perlunya diintegrasikan nilai-nilai kampung dan adat dalam perumusan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Papua. [RN,RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar