Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 10 Maret 2015. Pada tanggal 09 Maret 2015, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri pertemuan mengenai Kajian Harmonisasi Dokumen Perencanaan Pusat dan daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Peserta yang hadir adalah para perwakilan staf direktorat Mitra Kementerian/Lembaga di Bappenas.

Rapat bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian "Harmonisasi Perencanaan Pusat dan Daerah" yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan sekaligus ingin mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kajian.

Gambaran umum dari isi dan hasil kajian antara lain : tujuan kajian ini adalah menyusun perangkat yang dapat digunakan untuk menjamin harmonisasi perencanaan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah.  Telah dilakukan kunjungan lapangan ke 5 provinsi, FGD, dan kuesioner. Harmonisasi telah dilakukan hingga ke tingkat provinsi. Sementara Regulasi yang dihasilkan oleh Bappenas dalam mendoorng harmonisasi nii meliputi: (a) PP 40/2006 tercantum bahwa "RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD, (b) Permen PPN no. 1/2014 tentang pedoman penyusunan RPJMN Tahun 2015 - 2019, tercantum bahwa penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015 - 2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting", (c) adanya SEB 0199/M. PPN/04/2014 serta (d) Juklat Sesmen PPN2/6/2014, untuk penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015 - 2019.
 
Untuk regulasi yang diusulkan: (1) tahapan pelaksanaan (persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil), di dalam pelaksanaan terdapat pengkajian oleh bappenas (tim harmonisasi) dan bilateral meeting (terdapat berita acara kesepakatan); dan (2) lingkup harmonisasi (daerah: tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; pusat: sasaran pokok, tema, tujuan pengembangan wilayah).

Dalam diskusi ada beberapa point penting yang diusulkan meliputi Bappenas perlu juga menginisiasi untuk harmonisasi regulasi terkait perencanaan, dalam melibatkan kemendagri, khususnya Ditjen Bina Bangda  untuk terlibat dalam penyusunan pedoman harmonisasi ini mengingat banyaknya regulasi terkait perencanaan yang disusun Bangda dan menjadi acuan daerah. perlu dasar hukum yang kaut agar daerah mau mengubah RPJMD-nya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini : 1. Penyempurnaan hasil kajian tersebut oleh Dit. EKPD dan buku hasil kajian akan dibagikan kepada seluruh direktorat.
2. Bappenas akan menyusun pedoman harmonisasi tersebut, diintegrasikan dengan rencana SEB yang telah disusun oleh Kedeputian Regional khususnya Direktorat Pengembangan Wilayah, hasil kajian yang telah dihasilkan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan rencana harmonisasi dengan perencanaan sektor oleh Kedeputian sarpras. Dengan champion yang belum ditentukan, apakah akan di Kedeputian Evaluasi atau Kedeputian Regional. (RI/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar