Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Yogyakarta, 05 Maret 2015. Ikan memiliki gizi yang cukup tinggi sehingga perlu dikembangkan gerakan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap sumber protein tersebut terutama anak usia sekolah. Sektor perikanan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan, namun pada sektor perikanan budidaya dan tangkap, masih banyak sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kementrian Kelautan dan Perikanan mengadakan acara sosialisasi tentang arah kebijakan bidang budidaya perikanan. Arah kebijakan itu mencakup pengembangan kemandirian perikanan budidaya, pengembangan daya saing perikanan budidaya, dan pengembangan perikanan budidaya yang ramah lingkungan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Usaha Budidaya-KKP Slamet Soebjakto ini, bertujuan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Pra-Sertifikasi Hak atas Tanah Pembudidayaan Ikan TA 2015. Pelaksanaan pra-sertifikasi hak atas tanah pembudidayaan ikan penting untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan. Kegiatan sertifikasi tanah pembudidaya ikan diperlukan untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah nasional. Dengan demikian, perlu ada pemantauan pasca legalisasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan akses permodalan.

Kegiatan sertifikasi tanah nelayan secara strategis dapat menjadi bagian upaya mempercepat dari pelaksanaan sertifikasi tanah nasional. Sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan petani diperlukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, program pemberdayaan, akses modal, pasar, perlindungan, pelembagaan, dll.

Kegiatan pasca sertifikasi dilakukan dan dipantau untuk memastikan penerima manfaat, tidak hanya untuk mendapat bantuan pemberdayaan saja tetapi juga perlu dipastikan bantuan tersebut efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kegiatan prioritas (quick wins) tahun 2015 untuk bidang budidaya perikanan antara lain: Pengembangan Perikanan Budidaya yang berdaya saing; Peningkatan produksi rumput laut; dan Pengembangan kemandirian pembudidayaan ikan.

Dalam sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari ini memaparkan bahwa peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi, karena bisnis di sektor ini cukup menjanjikan dan didukung oleh kebutuhan ikan di pasar lokal dan global yang tinggi. Salah satu tantangan untuk sektor perikanan budidaya adalah besarnya impor sumber pakan ikan dengan volume dan nilai yang cukup besar.

REFORMA AGRARIA

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa pembicara yaitu: Prof. Arif Satria selaku Penasihat Menteri KKP/Dekan FEMA-IPB; Oswar M. Mungkasa, Direktur Tara Ruang dan Pertanahan Bappenas; Ronsen Pasaribu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat-Kemen ATR/BPN;dan Prof. M. Maksum Mahfoedz, Guru Besar UGM.

Selain Pra-Sertifikasi Tanah Pembudidaya Ikan, dibahas pula mengenai Reforma Agraria. Pemaparannya disampaikan oleh Ronsen Pasaribu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat-Kemen ATR/BPN.

Menurut Ronsen, konsep Reforma Agraria bertujuan untuk penataan kembali struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mekanisme pelaksanaan akses reform terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: Pemetaan sosial (social mapping); Sosialisasi; Inventarisasi potensi; dan Pembentukan organisasi/kelompok masyarakat. Bentuk access reform terdiri dari: Penyediaan sarana dan prasarana; Pengembangan teknologi; Permodalan; dan Pemasaran. (IK, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar