Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Feb 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 13/1. Dalam rangka menampung pemikiran dan ide-ide konstrukstif dalam upaya mempertegas peran dan fungsi RTRWN sebagai kebijakan spasial pembangunan kewilayahan dan sektoral yang mengikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyelenggarakan FGD Implementasi Konsep Nawacita dalam Peninjauan Kembali RTRWN. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan turut berpartisipasi dalam FGD yang dilaksanakan selama dua hari tersebut (13 – 14 Januari 2015).

Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan bahwa konten kemaritiman dalam RTRWN perlu diperkaya untuk mendukung perwujudan poros maritim, dan mewujudkan keterpaduan infrastruktur untuk mempermudah pergerakan barang dan jasa, sekaligus meminimalisir biaya logistik. Selain itu, perlu dilaksanakannya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia, dan Kawasan Perbatasan. Hal ini perlu pengkayaan terhadap perkembangan desa untuk upaya memperkecil ketimpangan dan meningkatkan daya saing Indonesia, serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai garda depan negara.

“Kita perlu menjalankan agenda membangun infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia. Hal ini perlu pengkayaan pada fokus pembangunan infrastruktur khususnya untuk membuka isolasi wilayah dan pembentukan backbone utama ekonomi nasional yang terpadu dan menyeluruh,” ungkapnya.

Ferry menambahkan bahwa Rencana Tata Ruang saat ini perlu diimplementasikan dengan baik dan diupayakan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ke depan, tantangan Kementerian ATR adalah bagaimana cara mengurangi ego sektoral, harus ditekankan bahwa Rencana Tata Ruang dapat ditinjau setelah 5 Tahun. Dirinya juga menyebutkan bahwa saat ini sedang disusun surat peninjauan ulang tentang kelembagaan BKPRN, karena berdasarkan hasil evaluasi, banyak K/L yang tidak bisa bekerja optimal. Dengan kehadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang saat ini, kelembagaan BKPRN dirasa sudah tidak perlu.

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar