Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 10 Maret 2015. Dalam rangka melaksanakan kegiatan kajian terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan, Direktorat tata Ruang dan Pertanahan (Dit TRP) pada tahun 2015 akan menyusun kajian Integrasi Rencana Tata Ruanbg dan Rencana Pembangunan dalam materi teknis pedoman sinkronisasi rencana tat ruang dan rencana pembangunan.  Pertemuan awal ini diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2015 di Ruang rapat BKPRN dan dihadiri oleh para anggota TPRK kegiatan Kajian, perwakilan staf Biro Hukum Bappenas, Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Kajian serta Fungsional Madya di Direktorat TRP.

Rapat bertujuan untuk membahas laporan pendahuluan serta TOR kegiatan kajian sebagai masukan dalam langkah menyusun kajian tersebut.

Beberapa hal penting dalam rapat meliputi: (a) Kegiatan kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya amanat serta kebutuhan terhadap sinkronisasi rencana tata ruang (RTR) dan rencana pembangunan (UU no. 26 Tahun 2007), UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007) dan realita di daerah yang kerap mengalami kendala dalam upaya sinkronisasi tersebut, (b) kajian ini dapat menghasilkan materi teknis pedoman sinkronisasi RTR dan RP, agar RTR yang ada selama ini dapat diimplemenasikan dengan baik dalam rencana pembangunan (c) keluaran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penetapan peraturan perundangan (misalnya Permen) yang terkati dengan hal tersebut (d)  Wilayah studi sebagai bagian dari kunjungan lapangan melipti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Jawa Timur. pemilihan ketiga daerah tersebut pun dengan alasan bahwa ketiga wilayah tersebut pernah dan telah mendapatkan pelatihan dari kegiatan "Institution Building for teh Integration of National Regional Development and Spatial Planning" oleh DSF-Bappenas tahun 2010 - 2011.

Berdasarkan kajian studi literatur awal yang dilakukan terdapat beberapa isu ang ditemui d3 wilayah studi terkait dengan upaya sinkronisasi yaitu (1) isu kapasitas penguatan staf pemerintah daerah, (2) isu teknis terkait perbedaan prosedur penyusunan dokumen RTR dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD), (3) isu terkait perbedaan dinamika NSPM dalam penyusunan RTR dan rencana pembangunan, dan (4) isu terkait perbedaan mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat dalam penyusunan RTR dan rencana pembangunan.
isu kapasitas penguatan staf pemerintah daerah, (2) isu teknis terkait perbedaan prosedur penyusunan dokumen RTR dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD), (3) isu terkait perbedaan dinamika NSPM dalam penyusunan RTR dan rencana pembangunan, dan (4) isu terkait perbedaan mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat dalam penyusunan RTR dan rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil diskusi diperoleh masukan sebagai berikut:
1) Beberapa kementerian telah mengkaji pula pedoman integrasi RTR dan rencana pembangunan (Kementrian PU dan Kemendagri). Oleh karena itu, sebaiknya perlu dilakukan diskusi dengan kementrian terkait agar terjadi keselarasan.
2) Saat ini, di lingkup internal Bappenas (Kedeputian Regional, Infrastruktur, dan Evaluasi) sedang disusun pedoman terkait integrasi antara rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah (RPJMN dan RPJMD) maupun rencana pembangunan di tingkat nasional dengan rencana sektoral. Oleh karena itu, perlu juga upaya untuk menelaah dan mendiskusikannya secara bersama agar tercipta keselarasan substansi atau dapat pula menjadi bahan untuk memperkaya proses kajian.
3) Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dokumen RPJP harus sesuai dengan RTRW. Hal ini kemudian menyiratkan bahwa RPJM pun harus sesuai dengan RTRW. Melihat perkembangan penataan ruang saat ini, kemudian muncul pertanyaan mengenai detail level integrasi, apakah perlu juga hingga ke tingkat detail (RDTR).
4) Terkait dengan adanya beberapa dokumen lain terkait RTR dan rencana pembangunan yang bersifat lintas sektor (Buku III RPJMN, RPI2JM, dsb.), maka perlu dilakukan pemetaan dokumen terkait dalam penyusunan pedoman sinkronisasi.
5) Jika kemudian direncanakan bahwa pedoman kajian integrasi ini akan dilegalkan dalam bentuk Permen PPN/Bappenas, maka perlu diperkuat terlebih dahulu argumen mengenai tusi/kewenangan Bappenas terkait integrasi antara RTR dan rencana pembangunan. Jika pada akhirnya bukan merupakan Permen PPN/Bappenas (misalnya Permendagri atau Permen ATR), maka kajian ini harus tetap merumuskan materi substansi pedoman yang baik dan sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada.

Sebagai hasil dari pertemuan ini dan tindak lanjut yang dapat dilakukan bahwa: Kajian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada perumusan substansi pedoman integrasi RTR dan Rencana Pembangunan, sehingga dapat membantu daerah dalam mengintegrasikan RTR dan Rencana Pembangunan Daerah.Disamping itu juga perlu dilakukan pemetaan dokumen terkait seperti RPI2JM, Buku 3 RPJMN). serta perlu dilakukan diskusi koordinasi dengan pihak lain (lingkup internal Bappenas dan Kemendagri) mengenai substansi pedoman integrasi. (AS/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar