Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan SOP Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Ada beberapa pokok bahasan yang mengemuka:

Penataan ruang Kawasan Perbatasan harus dilaksanakan karena adanya kepentingan nasional yang ada di Kawasan Perbatasan, sehingga penataan ruang Kawasan Perbatasan harus dilaksanakan secara sinergis dgn Pemerintah Daerah.
• SOP perencanaan penataan ruang harus didudukkan pada posisi yang sinergis dan peran pusat yang lebih besar, jelas, dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
• Penetapan rencana detail tata ruang di Kawasan Perbatasan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga prosedur penetapannya akan berbeda dengan rencana detail tata ruang lainnya
• Diperlukan NSPK khusus untuk Prosedur penyusunan dan penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan Negara, Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang pedoman RDTR dan PZ sebagai input awal dalam penyusunan.
• Perlunya merevisi PP 15/2010  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 361 dapat diimplementasikan dengan tidak menimbulkan polemik dan benturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan; dan/atau
• PP 10/2010 pasal 5(1) mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengingat pasal tersebut maka penetapan RDTR sesuai dengan amanat UU 23/2014 Pasal 361 dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Permen atau PP).
• Penyusunan RDTR sebaiknya dilakukan oleh Kementerian ATR.
• Perlu merumuskan perizinan yang diatur dalam RDTR Kawasan Perbatasan apakah mendirikan bangunan saja (IMB) atau samoai dengan izin investasi.
• Penyusunan NSPK sebaiknya dikoordinasikan oleh BNPP.
• Perlu mengatur kewenangan perizinan oleh Pusat.

Sebagai hasil dari pertemuan ini perlu dirumuskan mengenai prosedur untuk menyusun RDTR Kawasan Perbatasa, Ruang Lingkup Substansi dan kelembagaannya. Tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan review terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 20 Tahun 2011 tentang pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) (RI/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar