Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Mar 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Adapun tujuan rapat untuk mendapatkan masukan mengenai kajian tematik Direktorat Otonomi Dearah dengan judul"pemetaan kapasitas kelembagaan  Bappeda untuk penguatan kapasitas perencanaan daerah". 

Isi paparan kajian, meliputi: kelembagaan pemda dalam arahan RPJMN 2015 – 2019, ruang lingkup kegiatan, Mandat Bappeda dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, Kerangka Kerja, Metodologi, Lokasi Survey, Sasaran, dan Workplan.  Kajian ini juga akan  menjadi masukan untuk revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang mengemuka dalam rapat tersebut:

a) Seluruh peserta memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kajian ini, karena sangat lintas sektor. Isu yang diangkat adalah kelembagaan (regulasi), SDM aparatur, dan pendanaan di Bappeda.
b) Judul yang digunakan didalam kajian perlu ditinjau kembali.  Dikarenakan gap terlalu jauh antara judul dengan hasil yang ingin dicapai.  (judul: pemetaan kapasitas kelembagaan (perencanaan); capaian: menyusun rekomendasi berupa kebijakan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda).
c) Isu aparatur SDM sangat erat kaitannya dengan Pusbindiklatren, Bappenas, karena terkait aparatur SDM (perencana) di daerah yang salah satunya perencana di Bappeda. Selain itu, Pusbindiklatren memiliki 5 provinsi binaan, dengan kriteria yang beragam. Salah satunya adalah provinsi yang tidak memiliki pejabat JFP. Pusbindiklatren memiliki tim tipologi organisasi badan perencana yang disesuaikan dengan UU ASN, terkait JFP.
d) ‘Perencana’ dalam kajian ini perlu ditegaskan kembali. Kapasitas perencana di Bappeda atau di seluruh SKPD, karena perlu juga pemetaan kapasitas pada unit-unit perencana di SKPD lainnya sehingga dapat terintegrasi antara Bappeda dengan unit perencana lainnya.
e) Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah (disampaikan oleh Dit. PW) telah melakukan pertemuan dengan Biro Hukum, dan disepakati akan disusun 3 (tiga) Kepmen PPN/Bappenas sebagai turunan dari UU 25/2004 tentang SPPN, mengenai: (i) sinkronisasi RPJMN dan RPJMD; (ii) proses pelaksanaan Musrenbang; dan (iii) instrumennya.


Terkait dengan hal tersebut diatas, Dit TRP memberikan masukan antara lain:
a) Perlu disusun kerangka berpikir untuk melihat kajian ini secara menyeluruh.
b) Sehubungan dengan isu kelembagaan, yakni jumlah bidang dalam SOTK berbeda setiap daerah, dirasa perlu ada standarisasi kelembagaan Bappeda.
c) Dalam metodologi, perlu ada lokakarya Bappeda bersama dengan Direktorat mitra K/L di Bappenas, untuk bisa menghasilkan bagaimana mekanisme hubungan kerja antara Bappenas dan Bappeda yang efektif.
d) Dalam penentuan lokasi survei, perlu penjelasan mengenai kriteria pemilihan lokasi sebagai sampel. Sebaiknya dipilih sampel Bappeda yang beragam sebagai pembanding, Bappeda yang termasuk dalam kategori sudah optimal (baik) dan Bappeda yang belum optimal (buruk), secara kapasitas kelembagaan maupun SDM-nya.

Sebagai kesimpulan dari rapat ini (a) Perlu melihat kembali dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan terutama kaitannya dengan UU SPPN, UU Pemerintahan daerah dan PP mengenai SOTK dari Kemendagri.
(b) Meninjau ulang kembali judul kegiatan dengan hasil yang akan dicapai. Sebaiknya hasil kajian ini tidak hanya sekedar pemetaan saja, tetapi lebih pada tingkat yang lebih implementatif dan lebih advance.
(c) Koordinasi lebih dalam dengan Pusbindiklatren untuk pelaksanaan terkait dengan kapasitas aparatur SDM perencana daerah.
(d) Perlu kriteria yang jelas dalam penetuan lokasi survei sehingga informasi dan data yang diperoleh akan lebih tepat sasaran, serta dapat berkolaborasi dengan Pusbindiklatren dalam pelaksanaannya.

Tindak Lanjut:
• Direktorat Otonomi Daerah akan menerima semua masukan dan memperbaiki substansi materi kapasitas kelembagaan Bappeda dan akan merekrut 1 (satu) orang tenaga ahli yang akan membantu pelaksanaan kegiatan ini (SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar