Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Feb 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 26 Februari 2015. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 ayat (4) mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Atas dasar amant UU tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mengkonsultasikan hasil evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Kupang kepada Menteri Dalam Negeri sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Kupang Tahun 2014 - 2034.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri pertemuan terkait mengenai evaluasi RTRW Kabupaten Kupang, Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 24 Februari 2015 bertempat di Ruang Praja Bhakti II, Bangda, Kemendagri, Jakarta.

Pertemuan membahas mengenai mekanisme evaluasi Raperda tentang RTR Kabupaten/Kota sebagai implikasi dari Pasal 245 ayat (4 ) UU nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pula bahwa panjangnya proses dan waktu evaluasi Raperda tentang RTR kabupaten/kota jika mengikuti Pasal 245 (4) UU 23/2014, karena Gubernur harus melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Selain itu, Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi hingga RTRW Kabupaten/Kota karena banyaknya Perda RTRW Kab/Kota yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Pusat. Sesuai dengan Pasal 324 (3), hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima. Untuk itu, perlu mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Pusat terkait Jangka waktu proses evaluasi tersebut.

Menurut BIG, banyak Peta RTRW Kab/Kota yang tidak sesuai standar, sehingga tahap evaluasi dapat dijadikan kegiatan untuk memverifikasi peta pola dan struktur pemanfaatan ruang. Evaluasi Rancangan Perda RRTR dan RDTR sebaiknya dilimpahkan kepada Provinsi (mempertimbangkan kapasitas Pemerintah Pusat). Hal ini dilakukan dengan revisi permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan menyusun Juknis serta SK Pelimpahan Kewenangan Evaluasi kepada Pemerintah Provinsi.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Kupang Tahun 2014 – 2034 pada tanggal 7 Januari 2015. Berdasarkan informasi dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT, dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud, Tim Evaluasi Provinsi NTT telah menilai bahwa pengaturan Raperda tentang RTRW Kabupaten Kupang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Evaluasi Rancangan Perda RTR di tingkat Pusat akan dilakukan sampai tingkatan Perda RTRW Kab/Kota.  (RI).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar