Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Feb 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 9 Januari 2015. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 dan pembahasan Rencana Kerja Tahun 2015, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan konsinyasi yang bertempat di Ruang Rapat SS-4 dan SG-3, di Gedung Bappenas, Jakarta, pada 8 – 9 Januari 2015.

Pada kesempatan tersebut, paparan disampaikan oleh tiga sub bidang dan dua sekretariat yang berada di bawah koordinasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yakni: 1) Subdit Tata Ruang, 2) Subdit Pertanahan, 3) Subdit Informasi dan Sosialisasi (Infosos), 4) Sekretariat BKPRN, dan 5) Sekretariat RAN.

Pada Tahun 2014, Subdit Tata Ruang telah menyusun penulisan naskah RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2015 bidang tata ruang. Selain itu, dilaksanakan pula pembahasan Renja K/L 2015, pembahasan RKA K/L 2015, dan penyusunan kuesioner profil penataan ruang daerah.

Tidak jauh berbeda, Subdit Pertanahan pun telah menyusun penulisan naskah RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2015 bidang pertanahan 2015-2019, pembahasan RKA K/L 2015, penyusunan Lampid (lampiran pidato Presiden), penyepakatan target sertipikasi tanah lintas K/L TA 2015, dan terakhir, penyusunan kajian pembentukan Bank Tanah.

Sementara untuk pencapaian Subdit Infosos tahun 2014, antara lain: sosialisasi hasil kajian kebijakan bidang tata ruang dan pertanahan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional bidang informasi tata ruang dan pertanahan (penggunaan naskah dinas), serta inventarisasi dan analisa kebijakan melalui penggunaan sistem Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan).

Pada Tahun ini pula, Sekrretariat BKPRN telah menyusun rekomendasi integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW dalam bentuk SE Mendagri dan protokol serta data rekapitulasi penyusunan RRTR periode 2015-2019 sebagai bahan identifikasi kebutuhan peta skala besar (1:5.000). Beriringan dengan kedua hal tersebut, Sekretariat BKPRN menginisiasi penyusunan regulasi pengelolaan ruang udara nasional, diseminasi KLHS dalam forum BKPRN, serta memfasilitasi pembahasan penyelesaian Raperda RTRW Prov. Kalimantan Selatan.

Sekretariat RAN telah menyusun peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertipikasi berdasarkan data per Juni 2014, dan roadmap pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri. Sepanjang tahun ini pula, Sekretariat RAN telah menyelenggarakan kegiatan pilot project redistribusi dan access reform di Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jawa Tengah.

Hasil Evaluasi

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, diusulkan agar kegiatan evaluasi RKP 2014 diselesaikan pada Semester I tahun 2015, sementara kegiatan pemantauan RKP 2015 dilaksanakan pada pertengahan tahun (Juli-Agustus 2015) karena kebutuhan akan masukan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Penyusunan buku profil tata ruang dan pertanahan disusun untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi RPJMN 2015-2019. Buku profil disusun setidaknya 3 (tiga) kali dalam periode 2015-2019, yaitu: i) Buku profil pertama pada tahun 2015 (benchmark); ii) Buku profil kedua pada tahun 2017 (mid term review); dan iii) Buku profil ketiga pada tahun 2019 (evaluasi RPJMN/benchmark periode berikutnya).

Pelaksanaan Knowledge Management (KM) di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan dilanjutkan pada tahun 2015. Selain itu, pelaksanaan KM akan diperluas pada lingkup Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, dengan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebagai koordinator. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Sekretariat Reforma Agraria Nasional (RAN) perlu melakukan inventarisasi tugas dan fungsi agar tidak tumpang tindih dengan Kementerian ATR/BPN dan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja tahun 2015.

Rencana Kerja Tahun 2015

Secara garis besar, fokus kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2015 meliputi: i) Sosialisasi RPJMN 2015-2019; ii) Penyusunan RKP 2016 bidang tata ruang dan pertanahan; iii) Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan; iv) Pelaksanaan sertipikasi tanah lintas K/L; v) Pelaksanaan pilot project redistribusi tanah dan access reform; vi) Peningkatan dan pengembangan wawasan penataan ruang; dan vii) Pengembangan sistem informasi tata ruang dan pertanahan. [ZH/OC/CP/GP]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar