Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Feb 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 24 Februari 2015. 1.    Rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan awal terkait penyusunan NSPK Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan untuk mewujudkan Pasal 361 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP. Peserta yang hadir berasal dari Kemenhan, KKP, Kemen ATR, Bapak Imam Soedrajat, BNPP dan Kemen HutLH. Pertemuan ini diselenggarakan oleh BNPP pada tanggal 20 februari 2015 bertempat di Ruang rapat BNPP, Gedung B Jakarta. Rapat dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan NSPK Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas antara lain mengenai pasal 362 dari UU No. 23 Tahun 2014 dimana diamanatkan bahwa:
a. Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.
b. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
d. Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Oleh karenanya pembahasan yang dilakukan mengenai (a) NSPK yang akan disusun merupakan acuan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dalam perencanaan (pola dan struktur) serta pelaksanaannya
(b) Perlu dilakukan mapping kawasan perbatasan mana saja yang harus disusun Rencana Detailnya dan penyampaian lokasi tersebut kepada BIG untuk diprioritaskan penyusunan peta skala 1:5.000
(c) Perlu kesepakatan BKPRN bagaimana mekanisme pelaksanaan Pasal 361 tersebut (role sharing) dan bentuk legislasi NSPK tersebut.
(d) Perlu menentukan ruang lingkup NSPK yang disusun. Langkah awal yang dilakukan: mapping seluruh NSPK Bidang Tata ruang yang telah disusun.
(e) Terminologi RDTR dan RRTR harus disamakan pandangannya. Dalam hal Pasal 361 tersebut, yang dimaksud Rencana Detail Tata Ruang yang perlu disusun adalah Kawasan Perbatasan di titik PKSN RTRWN dan Lokpri RPJMN 2015-2019.
(f) Perizinan pengelolaan wilayah laut oleh KKP (UU No.32 tentang Kelautan dan uu 1 Tahun 2014 sebagai perubahan dari uu 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
(g) Tantangan penataan ruang kawasan perbatasan ke depan adalah bagaimana penataan ruang dapat merespon kebutuhan wilayah lintas batas negara.
(h) Perlu sinkronisasi skala peta di laut, darat, dan kawasan perbatasan
 
Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini perlunya kesepakatan anggota BKPRN terkait persamaan terminologi RDTR dengan RRTR (apakah sama dengan UUPR), ruang lingkup substansi, dan mekanisme penyusunan NSPK Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (Role Sharing)
dan diharapkan Sekretariat BKPRN akan memfasilitasi pembahasan mengenai kesimpulan tersebut di atas. 
dan selanjutnya TRP akan mengirimkan roadmap penyelesaian RDTR 2015-2019 kepada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP. (RI/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar