Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Jan 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana gerakan tanah, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berencana menyusun Master Plan Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah. Hal tersebut mengemuka pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, pada Selasa, (27/1) di Gedung 2 BPPT.

Pertemuan yang dihadiri oleh BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan-Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Ristek dan BIG serta Direktorat terkait di Bappenas ini bertujuan untuk menampung masukan mengenai Draft 0 Masterplan (MP) Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Gerakan Tanah.

Terdapat enam komponen utama Masterplan PRB Gerakan tanah yaitu: (1) Kebijakan dan Kerangka Kerja Kelembagaan; (2) Pemetaan dan analisis tingkat kerentanan bahaya; (3) Riset/Penelitian dan industrialisasi; (4) Mitigasi bencana gerakan tanah (struktural dan non struktural); (5) Pemantauan gerakan tanah dan sistem peringatan dini; dan (6) Kaji cepat.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam hal ini memberikan pandangan terkait dengan beberapa hal, di antaranya: (a) Lokasi Prioritas Nasional per Ancaman Bencana yang sudah ditetapkan agar dapat terakomodir di dalam Peninjauan Kembali RTRWN; (b) Perlunya keterlibatan BKPRD di dalam mengintegrasikan program/kebijakan pengurangan resiko bencana ke dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bersama dengan BPBD; serta (c) Kegiatan Evaluasi sebaiknya tidak hanya mengevaluasi keberjalanan program-program yang telah ditetapkan MP, tetapi juga harus dapat mengevaluasi keberhasilan MP dalam mengurangi Pengurangan Resiko Bencana.

Sebagai tambahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengusulkan agar Penyusunan mekanisme evaluasi outcome agar dapat terukur. Lebih lanjut, Tim perumus (BNPB) akan menuliskan kembali hingga akhir Februari (Draft 1) sesuai dengan masukan Rapat. Dalam penyusunan draft tersebut juga dipandang perlu adanya pembahasan dan kesepakatan mengenai Terminologi: Longsor; Gerakan Tanah; dan Banjir Bandang, serta perlu pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu. (RI/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar