Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Jan 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (22/1). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri kegiatan pembahasan mengenai rencana pelaksanaan Stocktaking dalam mendukung kebijakan One Map Policy yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat yang dipimpin oleh Asdep Urusan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini, dihadiri oleh Bappenas, Kemendagri, Kementerian ATR, Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, KKP, LAPAN, BIG.

Rapat bertujuan sebagai pertemuan perdana untuk membahas rencana pelaksanaan stocktaking (audit) terkait peta pemanfaatan ruang. Rencana ini sebagai bentuk persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Ekonomi antar negara terkait dengan kebijakan One Map Policy. Dengan adanya stocktaking ini, ke depan diharapkan akan tersedia data dan peta tematik tunggal pemanfaatan ruang di Indonesia dan rekomendasi penyelesaian masalahnya.

Pada tahun 2009, DJPR Kementerian PU pernah melaksanakan stocktaking peta pemanfaatan ruang (kehutanan, pertambangan, pertanian/perkebunan, transmigrasi, dan status tanah) di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk tahun 2010 di 7 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Hasil stocktaking ini dapat digunakan sebagai dasar awal dalam pelaksanaan one map policy dalam tata ruang.

BIG sudah menyusun peta dasar secara resmi seluruh Indonesia dengan skala 1:25.000 dan 1:50.000 (bervariasi antar pulau), namun ada yang perlu diupdate. Sementara itu, LAPAN memiliki beberapa data yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan peta skala 1:50.000, dapat diakses di bdpjn-catalog.lapan.go.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran ADB sudah pernah memetakan garis pantai yang sesuai antara darat dan laut untuk 15 provinsi (skala 1:250.000) dan 42 kabupaten/kota (skala 1:50.000). Kementan sudah menyusun peta sawah eksisting, dengan skala 1:5.000 di Pulau Jawa dan skala 1:10.000 di luar Pulau Jawa. Keseluruhan lahan sawah eksisting yang terpetakan adalah seluas 8,1 juta Ha. Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk melaksanakan fasilitasi one map policy di 5 propinsi pilot.

Secara prinsip, BIG menyediakan peta dasar skala 1:50.000, dan K/L menyiapkan peta tematik berdasarkan peta dasar BIG. Selanjutnya, diharapkan masing-masing K/L pengguna ruang (BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dll) dapat menyampaikan data, peta yang akurat, dan kebutuhan anggaran (apabila ada) untuk masing-masing sektornya untuk ditampilkan, agar dapat dilihat besar kesesuaian dan tumpang-tindihnya. (AS/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar