Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Jan 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 12 Januari 2015. Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015 untuk Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Tata Ruang, telah diselenggarakan Focus Discussion Group (FGD) pada Senin (12/01), bertempat di Ruang SS-4 Bappenas. Peserta yang hadir terdiri dari Walhi, Ikatan Notaris, Kehutanan dan LH, KPK dan Bappenas.

Adapun tujuan FGD adalah membahas berbagai permasalahan pada bidang/sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Tata Ruang yang perlu menjadi perhatian dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, mereview dan/atau menyempurnakan usulan aksi PPK yang telah diajukan oleh Kementerian/Lembaga.

Untuk Bidang Pertanahan, dirasa masih kurangnya konsistensi pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah dan pelaksanaan PMA No. 3 Tahun 1998. Dalam hal ini, BPN dinilai masih kurang transparan dalam memberikan informasi. Lebih lanjut, kekurangan SDM untuk juru ukur menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Selain itu, masih banyaknya tanah terlantar yang belum memiliki mekanisme pelaksanaannya dari BPN. Hal lainnya yang dirasa mendesak yakni kebutuhan akan kebijakan Bank Tanah. Penyiapan Peta dasar Pertanahan dan Mekanisme sertifikasi tanah masih menjadi kegiatan untuk melakukan kegiatan korupsi.

Di bidang tata ruang, perlu pengawalan terkait kelembagaan Tata Ruang yang berpindah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Saat ini Kementerian Dalam Negeri dinilai masih kurang transparan dalam memberikan informasi. Selain itu, perlunya penguatan pengendalian dan pengawasan Tata Ruang dengan memperbanyak PPNS yang didukung oleh perlindungan PPNS tersebut. Di dalam RPJMN ke depan diagendakan penyelesaian RRTR skala 1:5000. Saat ini, BIG sudah memulai One Map Policy. Hal penting lainnya yakni perlunya integrasi UUPR dengan UU Kehutanan dan Pertambangan. Maraknya pelanggaran Tata Ruang dikarenakan kurangnya ketegasan dalam pengenaan sanksi.

Di bidang kehutanan, reformasi regulasi sangat diperlukan. Tata kelola perizinan kehutanan masih belum transparan. Sumber korupsi utama terletak di pelepasan hutan secara parsial, dan Kehutanan dinilai masih kurang transparan dalam memberikan informasi.

Di bidang lingkungan hidup, terdapat beberapa hal yang menjadi celah yang dapat dijadikan sumber korupsi, yakni: a) belum adanya PP KLHS sebagai turunan dari UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: b) berbagai dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UPL, UKL) tidak valid datanya karena disalahgunakan; c) dokumen dapat dibeli untuk melegalkan kepentingan tertentu; d) maraknya kebakaran hutan di Pulau Kalimantan; e) perlunya moratorium izin kawasan pertambangan di Kabupaten; f) lemahnya pengawasan di Bidang Lingkungan Hidup, dan g) perlunya program-program penghargaan dan penilaian kepada Pemda di Bidang Lingkungan Hidup.

Ke depan, diharapakan isu prioritas terkait dengan reformasi regulasi UU SDA, lemahnya penegakan hukum, belum terciptanya one map policy yang terpadu, meningkatnya fungsi alihlahan (perizinan), keterbukaan informasi BPN tidak transparan serta belum tersedianya RRTR skala 1:5000, dapat diidentifikasi segera. (RI/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar