Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Des 2014, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (10/12). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menerima kunjungan dari Komisi IV DPRD Kota Serang. Tujuan kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka konsultasi DPRD Kota Serang terkait dengan beberapa hal, yakni pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kota Serang, Masterpan Penataan Ruang, Data Citra Satelit (hasil pantauan udara), Situs Cagar Budaya Banten Lama dan informasi mengenai penetapan LP2B. Kunjungan diterima oleh Ir. Rinella Tambunan selaku anggota sekretariat BKPRN dan Santi Yulianti, Kasubdit Informasi dan Sosialisasi beserta staf terkait di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Pada kesempatan tersebut, Rinella menyampaikan bahwa selama ini diakui bahwa pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya RTH masih kurang optimal sehingga masih banyak terjadi pelanggaran mengenai peruntukan RTH. Namun demikian, hal tersebut dapat diantisipasi dengan memperhatikan kembali RTRW dan RRTR yang dimiliki oleh Kota Serang, sehingga RTH yang ada harus kembali disesuaikan dengan perencanaan penataan ruang yang telah diberlakukan, termasuk memperhatikan Perda yang sudah ditetapkan. Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui, RTH di perkotaan terdiri atas RTH Publik sebesar 20 persen dan RTH Privat sebesar 10 persen. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menyediakan RTH tersebut, tetapi masyarakat dan pihak lainnya (dunia usaha, swasta, dll) dapat turut serta dalam penyediaan RTH.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan tata ruang, penyusunan penataan ruang untuk kota/kabupaten merupakan kewajiban daerah/urusan wajib wilayah dan merupakan pelayanan dasar. Pada penyusunan tersebut terdapat NSPK dan SPM. SPM inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga untuk Masterplan Penataan Ruang Kota/Kabupaten berada di pemerintah daerah (pemda). Terkait data citra satelit, DPRD Kota Serang direkomendasikan untuk langsung menghubungi BIG dan LAPAN, sebagai penyedia informasi geospasial.

Sementara itu, pelestarian situs Cagar Budaya Banten Lama, perlu disesuaikan dengan visi/misi Kota Serang di dalam RPJMN, untuk mengetahui ‘branding’ yang sesuai. Rinella juga menyampaikan bahwa gagasan untuk penataan Banten Lama serta transportasi massal sejalan dengan perwujudan Kota Pusaka dan Kota Hijau.

Dalam Nawacita, pemerintah pusat sangat mendorong penetapan LP2B agar menjaga lahan-lahan pertanian yang penting dari alihfungsi lahan. Dengan adanya penetapan LP2B oleh Kota Serang dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pembatasan alih fungsi lahan, termasuk mengurangi kepemilikan lahan oleh dunia usaha dan industri.

Lebih lanjut, DPRD Kota Serang disarankan untuk mendalami LP2B, terutama mengingat LP2B menyangkut kepemilikan hak atas tanah perorangan. Berikutnya, dalam waktu dekat, memprioritaskan terlebih dahulu penyelesaian RRTR, yang merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. (SY/AY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar