Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Des 2014, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (musrenbangreg) RPJMN 2015 - 2019 di Pulau Sulawesi, telah dilaksanakan pula pelaksanaannya di Kota Ambon untuk wilayah Kepulauan Maluku-Papua, di Kota Mataram untuk wilayah Jawa, Bali dan Pulau Nusa Tenggara, serta di Bangka Belitung untuk wilayah Pulau Sumatera.

Pada umumnya tujuan musrenbang regional ini adalah menyampaikan dan memaparkan rancangan RPJMN 2015-2019 untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJMN sesuai dengan amanat UU SPPN.

Adapun para peserta yang hadir di setiap Kota tersebut dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas, Perwakilan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bappeda, SKPD, Universitas, Organisasi masyarakat dan para pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kesempatan ini, Setiap Pejabat Eselon I yang terkait dengan prioritas pembangunan memaparkan apa yang menjadi arahan kebijakan serta strategi pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan.

Penyelenggaraan Musrenbang regional ini diharapkan dapat mencerminkan visi pembangunan ke depan, terkait juga promosi pembangunan dan percepatan pembangunan. Dalam setiap penyelenggaraan pelaksanaan, penetapan prioritas pembangunan yang terdiri atas pangan, kemaritiman, kelautan, energi, dan pariwisata, merupakan potensi besar yang selama ini belum dioptimalkan. Selain itu, menyangkut kedaulatan dalam arti luas, yaitu sebagai upaya memandirikan bangsa dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki, untuk menambah devisa negara.

Ambon: Prioritaskan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur

Pada penyelenggaraan musrenbang regional di Kota Ambon, telah dilakukan sesi teleconference antara Presiden RI dengan para peserta musrenbang. Dalam arahannya, Presiden RI mengingatkan bahwa Kawasan Indonesia Timur selama ini seringkali ditinggalkan dan kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Padahal persentase penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata nasional. IPM juga rendah dibandingkan wilayah lain. Rasio elektrifikasi juga rendah. Oleh karena itu, kawasan Indonesia Timur mendapatkan perhatian lebih dari Pemeritah pusat, melalui desentralisasi asimetris, pembangunan perdesaan dan perbatasan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, konektivitas juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat terdapat 1.300 pulau di Maluku. Transportasi angkutan laut antar pulau di Maluku sangat diperlukan, terutama angkutan untuk barang yang terjadwal. Perlu dan Harus ada angkutan laut yang terjadwal, supaya logistik tidak tergantung pada cuaca, sehingga jadwal keberangkatnya jelas serta perlu ada perluasan dan perpanjangan runway di airport yang strategis.

Bangka Belitung: Perlunya Pengembangan Kawasan Strategis

Untuk penyelenggaraan musrenbang di Bangka Belitung, yang merupakan pelaksanaan dengan peserta Provinsi terbanyak terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, serta Bangka Belitung.

Rangkaian penyelenggaraan musrenbang di propinsi Bangka Belitung meliputi: Sesi I: i) sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; ii) sambutan dan pembukaan oleh Menteri PPN; iii) dialog Menteri PPN, Menteri Pariwisata, Menteri ESDM (diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan), Menteri Perhubungan (diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan dan Kemitraan), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Arah Kelembagaan), dan Menteri PUPera (diwakili oleh Staf Ahli Menteri Pembangunan) dengan para gubernur dan SKPD se-Sumatera.

Sesi II: i) penyampaian rancangan RPJMN oleh Es. I Bappenas, di antaranya arah pengembangan Sumatera, arah pembangunan kedaulatan pangan dan kemaritiman, kesehatan dan pendidikan, pariwisata dan industri, serta infrastruktur energi listrik dan konektivitas antar wilayah. Setelah itu tanya jawab antara peserta dan narasumber. Masukan tertulis dari para peserta dapat dijadikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJMN 2015 – 2019.

Beberapa hal yang terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan di antaranya mengenai perlunya integrasi nomenklatur pengembangan kawasan strategis agar tidak tumpang tindih, masih banyak kawasan yang berbeda peruntukannya dengan eksisting sehingga perlu menggunakan holding zone. Masih banyak RTRW Kabupaten/Kota yang tersandera dengan Holding Zone tersebut. Selain itu perlu percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, percepatan penyusunan Zonasi Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu percepatan sertifikasi lahan pertanian, nelayan, pelaku IKM dan masyarakat kurang mampu.

Ada juga usulan peningkatan dan penetapan status kawasan Industri Suge dan Pelabuhan Tanjung Batu menjadi KSN dan terakhir mengenai perlunya penyusunan KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pembangunan. (SY)

Catatan:

Terkait dengan bahan-bahan paparan musrenbang regional RPJMN 2015 - 2019 tersebut dapat diakses di website Bappenas pada: www//musrenbang.bappenas.go.id

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar