Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Des 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (3/12). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Berbudaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat tersebut bertujuan untuk penyerasian data target pra sertifikasi tanah pembudidaya ikan tahun 2014, usulan tahun 2015-2019 dan pembahasan awal Konsep Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Usaha Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Tri Haryanto, M.M, menyampaikan bahwa data capaian kegiatan pra-sertifikasi tahun 2014 (s.d TW III) sudah mencapai 7.164 orang (1 orang = 1 bidang tanah) dari kuota yang ditentuakan sebanyak 7.000 bidang. Data pra-sertifikasi tersbut akan disampaikan ke BPN (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang) untuk disesuaikan dengan lokasi sertifikasi tahun 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan kuota kegiatan pra-sertipikasi tanah pembudidaya ikan untuk periode Tahun 2015-2019 sebanyak 47.000 bidang dengan rincian sebagai berikut: 2015 (8.000 bidang), 2016 (9.000 bidang), 2017 (10.000 bidang), 2018 (10.000 bidang), 2019 (10.000 bidang).

Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas, mengusulkan agar kuota tersebut dapat ditambahkan lagi karena potensi lahan pembudidaya ikan masih banyak. Sementara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, menyampaikan bahwa dalam draf RPJMN 2015-2019 kegiatan legalisasi aset (melalui Prona, dan sertipikasi lintas sektor) dengan menggunakan skenario optimis mencapai 16 juta bidang. Dengan demikian sekiranya akan ditambahkan lagi segera diusulkan ke BPN untuk disesuaikan dengan kegiatan sertipikasi di BPN.

Terkait degan BPHTB, sudah ada pertemuan BPN dengan Ditjen Banda, Kemendagri dan menurut BPN sudah ada Surat Edaran dari Kemendagri kepada Pemda untuk membebaskan BPHTB kegiatan sertipikasi tanah program pemerintah. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia (BI) menyampaikan akan mensinergikan data kelompok masyarakat binaan BI agar menjadi peserta sertifikasi tanah sehingga selanjutnya akan dilink-kan agar mendapat mengakses permodalan. Peserta binaan BI tersebut meliputi UKM, petani, nelayan.

Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang menyiapkan draf Petunjuk Teknis (Juknis) Pra-Sertifikasi Pembudidaya Ikan Tahun 2015. Juknis tersebut antara memuat kriteria subyek dan obyek yang akan menerima sertifikasi tanah, alur kerja dan peran masing-masing kelompok kerja (Pokja). [IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar