Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Jun 2008, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Menteri Kehutanan diimbau tidak melayani permintaan pemerintah daerah yang menginginkan diterbitkannya izin pelepasan hak kawasan hutan. Apalagi, keinginan itu hanya untuk melegalkan perambahan yang sudah terjadi.

Pemda seharusnya paham bahwa penerbitan izin penggunaan hutan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan atau DPR, untuk hutan lindung dan konservasi, melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono di Jakarta, Kamis (19/6), menegaskan, pemda harus mempertanggungjawabkan penerbitan izin penggunaan kawasan hutan yang melampaui kewenangannya. ”Kami tak setuju pemerintah memutihkan kawasan hutan yang telah dirambah untuk perkebunan atau pertambangan. Siapa pun yang terlibat harus dipidana,” katanya.

Cara yang dipakai pemda adalah melalui pengajuan revisi rencana tata ruang dan wilayah untuk mengesahkan kawasan hutan yang dialihfungsikan. Padahal, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang melarang pemutihan.

Dephut menerima usulan alih fungsi 15 juta hektar kawasan hutan dari 12 pemprov dan enam pemkab. Lahan itu sebagian besar telah menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan. Di Kalimantan, usulan perubahan status kawasan hutan mencapai 5.867.654 ha dan perubahan fungsi hutan mencapai 9.417.537 ha.

Menurut Menhut MS Kaban, lokasi yang diusulkan telah memiliki berbagai izin resmi dari pemda, misalnya, arahan lokasi, izin lokasi, bahkan hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi meminta DPR mendesak Dephut menerbitkan peraturan pemerintah tentang alih fungsi dan status kawasan hutan sesuai dengan UU Kehutanan. (ham)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar