Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Des 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (25/11). Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan the International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Tohoku University, mengadakan seminar internasional yang berlokasi di Hotel Borobudur, Jakarta dengan tema: “Toward a Resilient Maritime Nation to Natural Disasters for Ensuring Sustainable Marine Investment and Development”.

Adapun beberapa topik seminar yang dikuti oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, antara lain Land use and spatial planning in pre and post disaster situation (best pratices), membahas materi housing after disaster: lessons from the experience in Japan dengan narasumber Dr. Kanoko Luchi (IRIDeS, Tohoku University).

Lalu topik lainnya yakni Policy on disaster risk reduction (Indonesia context) yang menghadirkan empat narasumber, yaitu: a) Wisnu Widjaja – Wakil Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB, dengan materi National policy in Indonesia post the 2004 Indian Ocean Tsunami; b) Eko Rudianto – Direktur Pesisir dan Laut, dengan materi Disaster and Climate Change Resilient Coastal Village; c) Togu Pardede – Kepala Subdit Geologi, Pertambangan Umum dan Panas Bumi, dengan materi National Development Planning for Disaster Risk Reduction in Indonesia: Reviewing the 10 years progress; d) Dedi Permadi – Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian PU-PR dengan materi Spatial Planning for Disaster Prone Areas.

Di dalam forum ini, bersepakat bahwa upaya pengurangan risiko bencana akan lebih efektif jika dimulai dan dilakukan di tingkat lokal yang melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal. Di Jepang, upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan di tingkat lokal (kecamatan/desa). Pelaksanaannya efektif dan lebih mudah jika dibandingkan di Indonesia, karena didukung oleh kapasitas SDM (baik masyarakat, tenaga ahli) yang baik, serta komitmen pemerintah lokal dan masyarakat. Pembangunan kembali daerah bencana dilakukan melalui perencanaan partisipatif di tingkat lokal, dan dibantu dengan adanya peran perantara yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah untuk bersama mencari solusi yang efektif.

Sejauh ini, upaya – upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia, yang telah dilakukan pada periode 2010 – 2014, antara lain: penguatan Disaster Management System (DMS) hingga ke tingkat lokal melalui UU 23/2014 dan MoU; penetapan 7 SNI dalam DMS; pembentukan lebih dari 87 persen BPBD dan pembentukan platform serta forum PRB; pengintegrasian ke dalam RPJMN; penyusunan dokumen RPB; alokasi APBN di bidang penanggulangan bencana meningkat 3.300 persen; penyusunan peta risiko di 33 provinsi; dan pelatihan teknis terhadap pemerintah dan masyarakat lokal dalam menghadapi bencana.

Namun demikian, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia masih terkendala akibat beberapa hal seperti keterbatasan infrastruktur dan akses; sistem desentralisasi yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak sinkronnya regulasi dan ambiguitas tugas dan fungsi instansi di pemerintahan; serta minimnya sumber daya dan kapasitas masyarakat.

Nawacita dan Tata Ruang

Upaya pengurangan risiko bencana masuk ke dalam NAWACITA ke-1, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Di tahun 2015 – 2019, BNPB berfokus untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana, antara lain dengan: i) mereview UU 24/2007 dan regulasi lain yang terkait untuk harmonisasi dan sinkronisasi; ii) pengarusutamaan PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam rencana pembangunan dan rencana tata ruang; iii) membangun World Class Training Center dan DRR Knowledge Center; iv) mengelola faktor risiko; dan v) meningkatkan pemanfaatan hasil riset bencana dan teknologi informasi dan komunikasi terkait.

Upaya pengurangan risiko bencana juga diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Desa Pesisir Tangguh. Konsepnya adalah dengan membangun kapasitas sumber daya manusia; pengelolaan tepat sumber daya alam dan lingkungan pesisir; pengembangan komunitas dan pembangunan infrastruktur dasar; mendorong masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan adaptasi perubahan iklim; membangun usaha untuk mengurangi kemiskinan.

Sementara terkait bidang Tata Ruang, upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian di dalam Rencana Rinci Tata Ruang. Sebelum menjadi dokumen resmi, peraturan zonasi dan level risiko bencana disepakati terlebih dahulu oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang tata ruang.

Tata Ruang berperan pada saat pra-bencana dan pasca bencana. Pada saat pra bencana, dilakukan identifikasi terhadap kondisi fisik area yang meliputi: tingkat risiko, kerentanan, kemampuan lahan, pola ruang, dan arah manajemen bencana untuk kemudian dirumuskan ke dalam RTRW, salah satunya dengan ditetapkannya jalur evakuasi bencana. Saat post bencana, dilakukan peninjauan kembali RTRW untuk membuat rencana tata ruang lebih sensitif dan meminimalkan dampak negatif bencana di masa depan, termasuk penentuan rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi. [GP]

Sumber Foto: http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/arsip/c/217/?category_id=9



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar