Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (24/11/2014). Dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kawasan Khusus Daerah Tertinggal (KKDT) menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan RPJMN 2015 -2019 bidang Pengembangan Kawasan Strategis yang diselenggarakan di Hotel Salak, Bogor. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan hadir sebagai peserta. Peserta lainnya berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU-PR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

Rapat ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut masukan dari berbagai K/L terkait untuk RPJMN 2015-2019 Bidang Pengembangan Kawasan Strategis. Masukan yang diharapkan berupa dukungan program/kegiatan dari berbagai K/L tersebut untuk pengembangan KEK, KAPET, KPBPB, Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Dalam kesempatan ini, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan beberapa masukan terkait kawasan industri. Pertama, Kawasan Industri Teluk Bintuni. Sesuai dengan amanat PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Teluk Bintuni sebagai KSN dengan dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, maka diusulkan bahwa sebaiknya pengembangan Kawasan Industri (KI) Migas dan Pupuk tidak direncanakan di Kawasan Teluk Bintuni. Status kawasan di Teluk Bintuni saat ini sebagian besar adalah merupakan kawasan hutan lindung. Pengembangan KI dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif kepada kawasan lindung sekitar.

Kedua, mengenai usulan lokasi KI. Mengingat pada periode RPJMN yang lalu telah disusun Rencana Kawasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang berdekatan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Merauke, maka disarankan mempertimbangkan kembali KI di kawasan ini, yang sebagian besar statusnya Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Terakhir, mengenai Rencana Pengembangan Pelabuhan sebagai Hub Internasional di Pulau Sumatera. Dalam PP No. 26 Tahun 2008, rencana pengembangan pelabuhan yang menjadi Hub Internasional di Pulau Sumatera adalah Batam dan Belawan. Berkaitan dengan usulan Kuala Tanjung akan menjadi Hub Internasional, maka disetujui rencana pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, apabila memang menjadi satu sistem yang tidak terpisah dengan Belawan.

Dari rapat ini disimpulkan bahwa perlu adanya pembahasan lebih lanjut yang berkaitan dengan Kawasan Industri Teluk Bintuni, MIFEE, dan Rencana Pengembangan Pelabuhan di Pulau Sumatera.(AS/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar