Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (26/11). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, telah mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Pada PP tersebut juga dibahas mengenai kriteria fungsi lindung ekosistem gambut yang terdiri atas: (a) 30 persen dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut; (b) gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; (c) plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; (d) spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau (e) ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi mengenai pembahasan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut dalam pengembangan dan pengelolaan lahan rawa berkelanjutan bertempat yang dihadiri oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di Hotel Sultan, Jakarta, (26/11). Peserta kegiatan yang hadir yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta BMKG. Diskusi tersebut diadakan dalam rangka menyambut Indonesia Water Learning Week (IWLW) yang fokus membahas perkembangan pengelolaan lahan gambut.

PP No. 71 Tahun 2014, memiliki amanat untuk menetapkan peta kesatuan hidrologis gambut serta menetapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut berdasarkan hasil pemetaan lahan gambut tersebut. Penetapan tersebut ditargetkan tercapai pada Tahun 2018. Kegiatan pemetaan tersebut sejalan dengan kegiatan PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa mengatur mengenai penetapan Rawa, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, PP tersebut juga memiliki amanat untuk menetapkan peta kesatuan hidrologis rawa serta menetapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem rawa berdasarkan hasil pemetaan lahan rawa tersebut, yang ditargetkan untuk penetapan Tahun 2018. Sebaiknya kegiatan pemetaan dilakukan secara paralel berdasarkan asas one map policy dan dikoordinasikan oleh BIG. Yang perlu diperhatikan dalam pemetaan bahwa tidak semua rawa memiliki kawasan gambut serta didasari data dari Kementerian Kehutanan – Lingkungan Hidup terkait penetapan fungsi kawasan lindung.

Lebih lanjut, perlu adanya penetapan SNI dan penyusunan NSPK terkait sebagai turunan dari PP 71 Tahun 2014. BMKG memiliki pemetaan potensi banjir yang diupdate setiap bulannya sebagai bahan untuk mengetahui lahan gambut yang berpotensi sebagai wilayah kawasan banjir. Ke depan, Pilot Project pemetaan gambut dan rawa diusulkan akan dilakukan di beberapa wilayah, yakni: Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. (RI/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar