Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Memperhatikan hasil rekomendasi peninjauan kembali Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilaksanakan pada Tahun 2013, maka Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur akan direvisi. Hal tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum, di Hotel Oak Tree, Jakarta (20/11). Peserta yang hadir adalah Pemerintah Daerah Kawasan Jabodetabekpunjur, LAPAN, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Akademisi terkait.

Dalam FGD tersebut disampaikan bahwa Tata Cara Revisi RTR KSN (PP 15/2010 Ps.89) meliputi kegiatan sebagai berikut: (i) Proses Penyusunan (Pasal 53); (ii) Pelibatan Peran Serta Masyarakat (Pasal 89); (iii) Pembahasan RTR KSN di tingkat nasional (Pasal 89); dan (iv) Prosedur Penetapan RTR KSN (Pasal 54). Selanjutnya, Proses revisi Perpres Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur perlu dilaksanakan bersama dan secara terpadu dengan studi pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek (Studi JUTPI 2 oleh Kemenko Perekonomian). Rencana Induk tersebut perlu memiliki dasar hukum.

Dengan Pemerintahan yang baru, terobosan kelembagaan perlu direkomendasikan kembali termasuk Otorita, atau penguatan BKSP dengan kewenangan dan pendanaan. Pembentukan OTJ masih termuat dalam draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Selain itu, konsistensi notasi dalam Perpres KSN Jabodetabekpunjur perlu disesuaikan. Lebih lanjut, untuk Delineasi kawasan Jabodetabekpunjur perlu dirumuskan kembali apakah sampai Kepulauan Seribu atau tidak sebagaimana disebutkan di dalam UU No.27 Tahun 2007 bahwa perizinan pulau ada di Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mengingat kondisi eksisting struktur dan pola ruang Perpres KSN Jabodetabekpunjur sudah berubah, perlu argumentasi yang berdasar apakah perizinan dilakukan sebelum atau sesudah Perpres diterbitkan. Justifikasi disesuaikan dengan visi-misi kota atau perkembangan kota.

Terkait dengan keseragaman nomenklatur dalam Perpres Jabodetabekpunjur, revisi Perpres ini dirasa terlalu memfokuskan pada bagaimana pembangunan Jakarta dan tidak melihat pembangunan kawasan Jabodetabekpunjur secara komprehensif. Oleh karenanya, perlu diakomodir perubahan rencana tata ruang, sistem pengendalian banjir, dan bentuk kelembagaan yang perlu dirumuskan oleh pusat. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan memberikan masukan secara tertulis kepada Direktur Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum. (AS/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar