Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (13/11). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri kegiatan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi yang diselenggarakan oleh Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta.

Trilateral Meeting Kerangka Regulasi bertujuan untuk menyepakati arah kerangka regulasi yang akan disusun terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan pada tahun 2015-2019.

Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, menyampaikan agar memprioritaskan peraturan perundang-undangan yang sangat mendesak dengan alasan yang kuat mengenai kebutuhan regulasi tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan agar peraturan perundang-undangan yang substansinya hampir sama atau mirip dapat disusun dalam satu peraturan perundang-undangan sehingga lebih efektif dan efisien.

Pada kesempatan tersebut, BPHN menyampaikan, terkait dengan RUU Pertanahan, perlu diantisipasi agar Pemerintah segera menyiapkan kajian lebih mendalam karena ada kemungkinan RUU Pertanahan akan menjadi prioritas dan diajukan kembali oleh DPR. Kementerian PPN/Bappenas dan BPN harus berkoordinasi menyepakati peraturan perundang-undangan yang akan disusun pada periode RPJMN 2015-2019.

Lebih lanjut, diusulkan untuk melakukan revisi UU 5/1960 (UUPA) karena substansi yang diatur dalam RUU Pertanahan merupakan bagian dari UUPA terutama pasal-pasal terkait dengan pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prasyarat yang diperlukan. Pembentukan Bank Tanah dapat diatur melalui Perpres sehingga proses penyusunannya lebih cepat untuk mencapai target Nawa Cita. [RN/IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar