Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (29/10). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri rapat kajian mengenai antisipasi dan solusi penyediaan lahan pertanian guna mendukung Reforma Agraria dalam rangka Ketahanan Pangan, di Hotel Redtop, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Kajian, Sekjen Wantanas, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan rencana pelaksanaan reforma agraria yang akan menjadi masukan kepada Presiden untuk mencapai Nawa Cita.

Dalam rapat ini, turut hadir pula Dewan Ketahanan Nasional, BPN, dan KPA. Pada rapat tersebut terungkap mengenai beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria, antara lain: belum ada kepastian dan penetapan terhadap obyek reforma agraria; belum memadainya landasan dan pedoman hukum pelaksanaan reforma agraria; belum ada pusat data yang menjadi data base reforma agraria; dan belum ada peta utuh yang meliputi seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Uke Muhammad Husein, Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan reforma agraria adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah. Sumber tanah yang dapat menjadi obyek reforma agraria adalah tanah terlantar dan kawasan hutan yang dapat dikonversi. Namun dalam penetapan tanah terlantar, BPN sering kalah di Pengadilan karena adanya gugatan oleh pemegang hak atas tanah.

Adapun terkait dengan pelaksanaan reforma agraria untuk mencapai target Nawa Cita, Uke mengusulkan beberapa hal sebagai berikut: (i) melakukan revisi atas PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang perlu memasukkan rencana usaha (bussiness plan) pada saat pengajuan HGU sehingga dalam penetapan tanah terlantar memiliki landasan hukum yang kuat; (ii) melakukan koordinasi dengan Kemenhut untuk mengidentifikasi dan merencakan pelepasan kawasan hutan yang akan menjadi sumber TORA; dan (iii) menyediakan akses reform berupa permodalan (misalnya bekerjasama dengan perbankan), teknologi pertanian (misalnya bekerjasama dengan LIPI), jaringan pemasaran (misalnya bekerjasama dengan jaringan hotel). [IK/UK/RN]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar