Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Pemetaan Partisipatif adalah metode pembuatan peta wilayah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembuat peta wilayah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga menentukan perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan ini merupakan sarana penting dalam meningkatkan kesadaran anggota-anggota masyarakat atas hak-hak wilayah dan sumber daya alam mereka. Hal tersebut terungkap pada konferensi pers Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pemetaan Partisipatif, Satu Langkah Menuju Pengakuan Peta Wilayah Masyarakat Adat/Lokal, di Bloeming FX, Jakarta, (12/11).

“Seringkali hak-hak masyarakat adat, terutama wilayah mereka selalu dikalahkan oleh izin-izin yang diberikan negara untuk korporasi,” ungkap William Sabandar, Deputi Bidang Operasional BP REDD+, salah satu narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut. Pada kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat, negara dianggap lalai karena tidak hadir dalam menangani sepenuhnya terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, dibutuhkan wali data yang tepat sebagai institusi yang menaungi peta-peta tersebut. Dalam forum diusulkan wali data diambil alih oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun jika tidak ada institusi yang bersedia, BP REDD+ bersedia bertindak sebagai wali data. Sementara itu, Arifin Saleh, Deputi III Sekjen AMAN, mengungkapkan bahwa masyarakat adat memahami peta wilayah, namum pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan batas adat wilayah mereka gunung atau sungai tertentu, sehingga peta yang menjadi rujukan perlu ada sebagai solusi atas konflik yang sering terjadi.

Turut hadir pula, Deny Rahadian, Koordinator Nasional JKPP dan Ari Dartoyo, Kepala Bidang Standardisasi, BIG. Deny mengungkapkan bahwa SOP Pemetaan Partisipatif merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan seluruh peta ke dalam kebijakan satu peta (One Map Policy). “Saat ini baru 5,2 juta hektar lahan masyarakat adat dan masyarakat petani yang telah dilakukan pemetaan partisipatif,” tandasnya. Peta masyarakat ada belum diakui karena terkendala oleh metode dan standardisasi yang ditetapkan oleh BIG seperti standar alat, standar penggunaan, standar pengukuran, dll.

Sesuai dengan Perpres No 14 Tahun 2014, BIG diamanatkan sebagai penyelenggara IGD (Informasi Geospasial Dasar) dan IGT (Informasi Geospasial tematik), termasuk di dalamnya peta dasar dari skala 1:1000 hingga skala terkecil. “Kebijakan One Map Policy mengacu pada IGD, sementara IGT merupakan informasi ruang yang sangat luas dan terbatas. SOP Pemetaan Partisipatif yang telah dibuat lebih mengacu kepada ranah IGTnya,” jelas Ari.

Lebih lanjut, JKPP akan mengawal SOP Pemetaan Partisipatif tersebut untuk melakukan konsultasi publik, konsultasi pakar, hingga mengajukan sertifikasi ke Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan mendapatkan sertifikasi SNI. [AY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar