Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Agu 2008, 00:00:00 WIB, 50 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Pengusaha yang perusahaannya berada di dalam kawasan Register 40, Selasa (5/8), menyatakan akan melakukan perlawanan hukum jika rencana eksekusi ”lanjutan” dilakukan. Mereka merasa berhak berada di kawasan itu karena memiliki dasar hukum.

”Kami minta pemerintah tidak memukul rata. Kami ini mengikuti prosedur yang benar. Kami siap menempuh jalur hukum jika pemerintah memperkarakan lahan kami,” ujar Ketua I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Rustam Hoenin saat ditemui di Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin.

Menurut Rustam, enam dari 26 perusahaan perkebunan di Register 40—di luar 47.000 hektar (ha) lahan yang sedang proses eksekusi—adalah anggota Gapki Sumut. Enam perusahaan itu adalah PT Karya Agung Sawita (KAS), PT Mazuma, PT Permata Hijau Sawit, PT Perkebunan Nusantara 4 (BUMN), PT Hasrat Cipta, dan PT Austindo. ”PT Austindo adalah pemegang hak guna usaha (HGU),” ujarnya.

”Bagaimana bisa perusahaan yang mempunyai HGU berada di dalam Register 40,” ujarnya setengah mempertanyakan kebenaran pemerintah dalam menetapkan area Register 40.

Perusahaan lain, kata Rustam, sudah mengantongi izin usaha perkebunan, izin lokasi, dan menunggu proses keluarnya HGU. ”Para pengusaha secara berkala membayar pajak dan retribusi macam-macam,” katanya.

Perlawanan hukum, kata Rustam lagi, merupakan sikap organisasi atau Gapki. Dia mengakui persoalan ini sudah seperti menjadi bubur. ”Persoalannya terlalu banyak sehingga perlu solusi yang tidak merugikan semua pihak,” ujarnya.

HTI

Sebagaimana diberitakan, pemerintah saat ini mengambil alih pengelolaan hutan Register 40 seluas 47.000 ha di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, Sumut. Eksekusi atau pengambilalihan lahan dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2642 Tahun 2006. Dalam putusan itu MA menyatakan, lahan tersebut harus dikembalikan ke fungsi semula, yakni sebagai hutan tanaman industri (HTI).

Lahan yang sedang dalam proses eksekusi sekarang ini semula dikuasai empat perusahaan milik DL Sitorus. Rencananya, Departemen Kehutanan akan mengambil alih pengelolaan lahan tersebut. Proses eksekusi dijadwalkan selesai September mendatang. Saat ini, tim gabungan dari Departemen Kehutanan, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dan muspida setempat baru melakukan sosialisasi.

Selain lahan dikuasai DL Sitorus itu, di Register 40 juga ada lahan lainnya seluas 28.622 ha. Di lahan tersebut saat ini ada 26 perusahaan perkebunan. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut Djati Witjaksono Hadi, lahan seluas 28.622 ha itu juga akan dieksekusi. Namun, dasar eksekusi masih menunggu surat dari Menteri Kehutanan. (NDY)



Pengusaha di Register 40 Menentang Eksekusi
, 06 Agu 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 50 Kali

Tuliskan Komentar