Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (5/11). Pemanfaatan tanah wakaf harus ditentukan sebagai rumah susun sewa, bukan rumah susun milik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan kepemilikan dan tetap menjaga wakaf produktif sebagaimana ikrar wakaf. Hal tersebut terungkap pada kegiatan Kick off Meeting Pokja Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Pembangunan Perumahan Rakyat di Ruang Rapat SS-4 Bappenas.

Rapat yang di hadiri oleh BPN, Kementerian Agama, PT. Perumnas, Dompet Duafa, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian PPN/Bappenas, merupakan tindak lanjut penyusunan SK Pokja Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Pembangunan Perumahan Rakyat. Rapat ini dilakukan untuk membahas rencana kerja terkait perumusan kerangka rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pemanfaatan tanah wakaf dalam pembangunan perumahan rakyat.

Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas, Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP, mengungkapkan bahwa Pokja Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Pembangunan Perumahan Rakyat diharapkan dapat merumuskan rekomendasi arah kebijakan dan program pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan perumahan rakyat.

Beberapa permasalahan terkait dengan pemanfaatan tanah wakaf, antara lain: masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga pada saat pembangunan tanahnya belum clean and clear; nazhir (pengelola tanah wakaf) tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola perumahan dengan skala besar; belum ada dasar hukum yang kuat untuk pembangunan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk perumahan; sumber pendanaan pembangunan, pengelolaan pasca pembangunan dan status kepemilikan atas aset.

Sekitar bulan Juni - Juli Tahun 2015 diharapkan dapat dilaksanakan ground breaking untuk pilot project pembangunan pada beberapa lokasi tanah wakaf. Untuk mendukung hal tersebut, pada Tahun 2014 perlu dilakukan identifikasi dan sertifikasi tanah untuk kepastian hukum. Diusulkan pilot project bertempat pada lokasi premium dengan kebutuhan perumahan tinggi agar lebih bermanfaat. Lebih lanjut, diperlukan pembahasan mengenai peran masing-masing K/L dalam Pokja, kriteria lokasi tanah yang akan menjadi lokasi pilot project, dan kelompok yang akan menjadi sasaran (target group) dari pembangunan. Menanggapi hal ini, Badan Wakaf Indonesia akan mengidentifikasi lokasi dan luas tanah yang akan menjadi pilot project. Sementara, Perumnas akan membuat kriteria dan luas serta rencana bisnis pembangunan rumah susun. [UK/IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar