Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Penataan ruang untuk semua, dari kita untuk kita dan oleh kita. Jika ada yang melanggar tata ruang, maka secara tidak langsung melanggar kesepakatan yang telah menjadi komitmen bersama. Demikian disampaikan oleh Ir. Oswar Mungkasa, MURP, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas pada Talkshow “Penataan Ruang yang Partisipatif dan Berkeadilan,” di RRI Pro3 FM.

Talkshow yang diadakan oleh Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan bekerjasama dengan RRI Jakarta Pro 3 FM ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2014, sekaligus merupakan bentuk dari sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait Penataan Ruang. Pada talkshow di RRI Pro3 FM tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni: Dedy Permadi, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Ir. Oswar Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih lanjut, Oswar menjelaskan bahwa Tata Ruang meliputi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang sudah ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki tugas untuk mengurusi tindak pelanggaran pemanfaatan ruang. Namun, PPNS yang baru tersedia hanya sejumlah 500 orang di seluruh Indonesia, sementara kebutuhan akan PPNS sekitar 2000 orang, hal ini pun terkendala mekanisme rekrutmen karena setiap tahun hanya boleh dilakukan rekrutmen sejumlah maksimal 200 orang.

“Tata Ruang telah memiliki dasar hukum UU 26 Tahun 2007, namun saat ini ada dua PR yang harus dikerjakan, yakni penyusunan dua UU yang terkait dengan ruang, yaitu RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional dan RUU Tata Ruang Laut,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dedy mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi RTRW kepada masyarakat di pelosok daerahnya masing-masing. Lebih lanjut, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati jika berniat membeli tanah di daerahnya.

“Bagi masyarakat yang akan membeli tanah, disarankan untuk mengecek RTRW di daerah masing-masing, sehingga tanah yang nanti dikelola, peruntukkannya disesuaikan dengan RTRW yang telah ada. Dengan demikian maka tata ruang dapat mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” ungkapnya. [AY/ZH]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar