Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Untuk mengintegrasi dan harmonisasi visi misi Presiden Jokowi-JK dengan RT RPJMN 2015-2019 terkait dengan bidang kehutanan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD Penyusunan RPJMN 2015 – 2019 terkait Bidang Kehutanan, di Hotel Novotel, Bogor, (30/10).

Dalam paparannya, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Basah Hernowo, MA, menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Pelestarian Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang meliputi empat hal sebagai berikut: (i) peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan; (ii) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (iii) Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana; dan (iv) Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan.

“Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman hayati bahkan beberapa spesies merupakan endemik namun saat ini terancam punah,” ungkap Haryanto R. Putro, Dosen Fakultas Kehutanan, IPB yang menjadi salah seorang narasumber. Dia menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus mempertimbangkan nilai pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan sumberdaya hayati di Indonesia kerap menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, di antaranya: lemahnya kerangka kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, tingginya tekanan politik ekonomi, paradigma pembangunan yang tidak sejalan dengan konservasi keanekaragaman hayati, lemahnya penegakan penataan ruang, dan kurangnya efektivitas dalam melindungi kawasan yang dilindungi yang berakibat pada kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain Haryanto, hadir pula Dosen Fakultas Kehutanan IPB lainnya, seperti Sudarsono Soedomo dan Bahruni, juga Ketua KK Teknologi Pengelolaan Lingkungan-ITB, Arwin yang membawakan judul paparan “Pendekatan Ekohidrologi Dalam Implementasi Kebijaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia.” Pada sesi akhir, Hardiono sebagai perwakilan dari Direktorat Perencanaan & Evaluasi Pengelolaan DAS-Kementerian Kehutanan memaparkan tentang Langkah-Langkah Sektor Kehutanan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan DAS.

Bahruni menyampaikan bahwa Arah Kebijakan Sektor Kehutanan ke depan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi setempat/tapak, termasuk di dalamnya kondisi & tipe ekosistem hutan, kondisi masyarakat/wilayah, serta arah pengelolaan pada kombinasi produk hasil hutan tidak pada satu produk tertentu saja.

Lebih lanjut, UU Kehutanan diperlukan untuk memperjelas fungsi hutan dan mempertahankan keberlanjutan air dalam rangka pembangunan fungsi utilitas infratsruktur SDA. Pengelolaan kawasan hutan perlu mengedepankan pendekatan fungsi ekosistem. Ke depan konsep pemanfaatan hutan tidak hanya terfokus pada hasil hutan kayu, tetapi juga fungsi jasa lingkungan seperti pencegah erosi, banjir dan sebagainya.

Selain itu, terkait dengan pemanfaatan hutan, penyelenggaraan penataan ruang disarankan tidak berbasis pada administrasi tetapi berbasis DAS dan dapat dilakukan lintas wilayah administrasi. Berdasarkan PP No. 37 Th 2012, Pengelolaan DAS Adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. [IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar