Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Sejak Agustus 2014, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Penataan Wilayah Pertahanan. PP Penataan Wilayah Pertahanan (Wilhan) sudah dilengkapi dengan Peta Wilhan statis eksisting. Peta ini dapat dimanfaatkan dalampenyusunan RTRWP/K ataupun RTR KSN/Pulau sehingga wilhan ini menjadi pertimbangan dan dapat dilindungi bersama, baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan pada FGD Sosialisasi PP Penataan Wilayah Pertahanan di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, (21/10).

FGD yang dibuka oleh Deputi Strategi Pertahanan ini dihadiri pula oleh Direktur Wilayah Pertahanan, Kasubdit Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Asdep Pengelolaan Perbatasan, dan BNPP, beserta jajaran TNI dan anggota dari BKPRN. Pada sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) adalah rencana perlindungan Wilhan statis eksisting. RWP ini akan disusun pada Tahun 2015 dan akan dilengkapi dengan peta skala 1:1.000.000. Namun, peta dengan skala yang sangat kecil ini akan menyulitkan pemetaan dalam peta pola pemanfaatan ruang RTRWP/K. BIG akan mengalami kesulitan teknis dalam proses integrasinya.

KSN Wilhan yang tercantum di dalam PP RTRWN sejumlah 10 KSN dan seluruhnya adalah PKSN yang berada di perbatasan. KSN yang ada saat ini perlu direview dan kemudian diserasikan dengan Peta Wilhan yang sudah ditetapkan di PP Penataan Wilhan. Proses penyusunan RTR KSN Wilhan akan ditetapkan dengan Kepmen (Pasal 10). Proses ini perlu diserasikan dengan Kepmen Pekerjaan Umum tentang penyusunan RTR KSN. Di dalam PP tidak ada batas waktu bagi RTRWP/K untuk menyesuaikan, sehingga dapat diasumsikan bahwa integrasi dapat dilaksanakan saat proses revisi RTRWP/K.

Rencana Rinci Wilhan (RRWP) adalah target selanjutnya yang akan disusun oleh Dit Wilhan, namun di dalam PP tidak tercantum skala RRWP yang akan disusun potensi integrasinya apakah ke RTRWP atau ke RTRWK, sehingga hal tersebut dirasa menyulitkan.

Lebih lanjut, pemanfaatan Wilhan di luar fungsi pertahanan harus mendapatkan izin dari Menteri Pertahanan, namun tidak ada penjelasan proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin tersebut. Hal ini menjadi penting untuk didetailkan agar tidak terjadi tumpang tindih izin. Selain itu, terkait dengan pelaporan supervisi yang tercantum di dalam Pasal 42 belum dijelaskan periode pelaporan yang akan dilaksanakan, dan keterkaitannya dengan laporan yang disusun oleh BKPRN. [MA]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar