Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka mendapatkan gambaran awal mengenai kerangka regulasi yang akan disusun pada RPJMN 2015 – 2019 di bidang pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, mengadakan pertemuan koordinasi awal penyusunan Kerangka Regulasi RPJMN 2015 -2019 Bidang Pertanahan di Jakarta, (31/10).

Pertemuan dibuka dan dipimpin Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Kementerian/Lembaga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pusat Hukum dan Humas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Landreform, BPN, Direktorat Hak Tanah dan Guna Ruang, BPN, serta Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Pada rapat koordinasi tersebut, disampaikan usulan mengenai Revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait penghapusan BPHTB. Adapun usulan pembebasan BPHTB tersebut harus diangkat pada level Undang-Undang. Hal ini penting untuk dilakukan karena sesuai dengan Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah, namun karena adanya keterbatasan anggaran, pendaftaran tanah hanya mampu dilaksanakan sekitar 1 juta bidang setiap tahun. Pada proses penerapannya, apabila Kantor Pertanahan menandatangani sertipikat tanah tetapi masyarakat belum membayar BPHTB, akan mendapat hukuman yang berat. Namun di sisi lain pengenaan BPHTB bukan merupakan kewenangan BPN. Pada beberapa Kantor Pertanahan, sertipikat hak atas tanah tidak bisa diserahkan kepada masyarakat karena BPHTB belum dibayar.

Dengan dihapuskannya BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali akan sangat membantu pelaksanaan pendaftaran tanah. Seiring dengan hal itu, multiflier effect yang mungkin terjadi apabila bidang tanah yang disertipikat sudah meliputi semua bidang tanah harus dapat diantisipasi. Terkait dengan Leading sector untuk revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diusulkan untuk dapat dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sehingga untuk ke depan kedua kementerian tersebut perlu dilibatkan.

Saat ini, sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa BPHTB dapat dikurangi atau dibebaskan untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah yang meningkatkan kesejhateraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya cukup sulit dan pada beberapa daerah tidak bisa dilakukan.

HGU dan Bank Tanah

Pada revisi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 diusulkan agar memasukkan business plan sebagai salah satu lampiran dalam mengajukan HGU. Hal ini penting dilakukan agar BPN (pemerintah) menang di pengadilan dan mengetahui secara pasti jangka waktu berakhirnya HGU. Ke depan, fungsi pengawasan dan pengendalian di BPN terhadap tanah bekas hak harus dikembalikan. Pusdatin BPN disarankan untuk membuat aplikasi khusus mengenai HGU yang akan berakhir jangka waktu sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pembentukan bank tanah harus sesuai dengan RTRW dan ditujukan untuk mencegah penelantaran tanah. Kelembagaan bank tanah harus dilakukan oleh negara atau lembaga khusus ditunjuk mewakili negara. Terkait reforma agraria diusulkan juga revisi UU 56/1960 dan PP 224/1961 sebagai dasar pelaksanaan reforma agraria. [IK/SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar